Presiden Prabowo Bentuk Satgas Transisi Energi, Targetkan 100 GW PLTS dalam 5 Tahun

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membetuk satuan tugas (satgas) percepatan transisi energi untuk mendorong transisi energi bersih dan terbarukan dengan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam keterangannya usai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (5/3/2026).

“Kami diberikan tugas oleh Bapak Presiden sebagai Ketua Satgas dalam menjalankan dan menerjemahkan secara cepat,” ucap Bahlil. 

Pembentukan satgas ini, jelas Bahlil, merupakan langkah pemerintah untuk mempercepat pembangunan 100 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga konversi motor listrik. Bahlil mengatakan, upaya tersebut ditargetkan dapat tercapai dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun ke depan.

“Bapak Presiden telah menyampaikan bahwa maksimal 3-4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” tegasnya.

Percepatan transisi energi ini, menurut Bahlil, selain meningkatkan penggunaan energi bersih juga dapat mendorong efisiensi. Bahlil meneyebut konversi pembangkit listrik bertenaga diesel (PLTD) menjadi tenaga surya tersebut dapat turut mengurangi subsisdi listrik.

“Karena dengan kita mengkonversi dari PLTD di cell ke PLTS itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita,” tandasnya.

Senada, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) Brian Yuliarto menuturkan, percepatan transisi energi nasional ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor energi di tengah perubahan harga global yang sangat dinamis.

“Jadi Pak Presiden meminta agar tadi beberapa menteri yang terkait untuk mempercepat pelaksanaan ini sehingga ketergantungan kita terhadap impor, ketergantungan kita terhadap harga yang mungkin cepat berubah itu bisa dikurangi,” katanyam

Brian menambahkan, upaya lainnya dalam percepatan transisi energi ini meliputi penggantian kompor LPG menjadi kompor listrik. Menurutnya, konversi ini juga akan berdampak kepada efisiensi dan stabilitas APBN melalui pengurangan beban subsisdi LPG.

“Sehingga nanti ketika harga LPG naik, ketergantungan kita terhadap LPG subsidi kita, beban subsidi LPG listrtik itu intinya harus kita kurangi sehingga APBN kita lebih stabil,” pungkasnya.

(zie/nusantaraterkini.co)