Disperindag ESDM Sumut Ungkap Penyebab Solar Subsidi Langka dan Capaian EBT Tembus 46 Persen

Nusantaraterkini.co, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan klarifikasi terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi yang sempat terjadi pada pertengahan Juli lalu.

Di saat yang sama, Pemprov Sumut menegaskan komitmennya mendorong percepatan energi baru terbarukan (EBT) yang capaiannya kini telah jauh melampaui rata-rata nasional.

Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Sumut, Budi Batubara menyampaikan terkait kelangkaan solar subsidi pada rentang 13 hingga 20 Juli, bahwa kuotanya sebenarnya berada pada angka aman, yakni sebesar 1.241.107 kiloliter.

Namun, masalah utama yang memicu antrean dan kelangkaan di lapangan bersumber dari kendala rantai distribusi internal.

Budi mengungkapkan, pihaknya langsung turun tangan melakukan pengecekan ke Depo PT Pertamina di Medan Labuhan. Hasil pengecekan menunjukkan stok BBM sebenarnya mencukupi, namun pengiriman dari depo menuju SPBU terkendala masalah armada pengangkut.

"Kita mendapatkan informasi pada saat itu bahwa sebenarnya stok BBM itu aman. Akan tetapi terkendala di persoalan distribusi dari depo ke SPBU yang ada di Sumatera Utara," ujarnya saat memberikan keterangan di Gedung Dekranasda, Kamis (10/9/2026).

Ia menambahkan, kendala teknis distribusi tersebut merupakan urusan internal PT Pertamina bersama mitra penyedianya. Meski kewenangan tata kelola BBM subsidi berada di bawah pemerintah pusat dan BPH Migas, Pemprov Sumut tetap aktif berkoordinasi agar kendala armada awak mobil tangki dapat segera teratasi.

Di samping persoalan BBM fosil, Budi memaparkan kabar menggembirakan terkait kedaulatan energi hijau di Sumut. Bauran EBT di Sumut telah merealisasikan angka 46 persen, jauh memimpin dibandingkan capaian bauran EBT tingkat nasional yang saat ini berada di kisaran 17 persen.

Menurut dia, porsi terbesar penopang energi bersih di Sumut didominasi oleh potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA), disusul oleh panas bumi (geotermal), serta pemanfaatan biomassa dari limbah tandan kosong kelapa sawit yang tersebar di pabrik-pabrik kelapa sawit setempat.

Pemanfaatan EBT berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop juga telah diterapkan di sejumlah fasilitas instansi pemerintah daerah, seperti gedung eks Dinas ESDM yang kini menjadi Rumah Sakit Paru di Jalan Pasar II, serta gedung Badan Diklat.

Ke depan, Pemprov Sumut bersama PT PLN terus berakselerasi mendukung program transisi energi nasional. PLN merencanakan pengembangan PLTS hingga 561 megawatt (MW) di beberapa titik lokasi yang berdekatan dengan gardu induk di Sumut.

Selain itu, BUMD PT Kereta Api Logistik/TGPSU juga sedang mengkaji potensi pengembangan proyek PLTS hingga kapasitas 300 megawatt di wilayah Tapanuli Selatan dan sekitarnya.

"Kami optimis bahwa bauran energi kita akan semakin meningkat dari EBT. Secara nasional bauran kita sekitar 17 persen, sementara Sumatera Utara sudah mencapai 46 persen," tegasnya.

(Cw3/Nusantaraterkini.co)