Prabowo Gagas Retreat Kepala Daerah, Komisi II: Momentum Samakan Visi dan Cegah Korupsi

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Indrajaya mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengadakan retreat atau pembelakan untuk kepala daerah terpilih.

Kegiatan itu bisa menjadi sarana untuk menyamakan visi pemerintah pusat-daerah dan mencegah terjadinya korupsi di daerah.

Baca Juga: Kasus Siswa SD Dihukum Belajar di Lantai karena Tunggak SPP Berakhir Damai lewat Mediasi

Indrajaya mengatakan, kegiatan retreat yang pernah dilaksanakan untuk para menteri Kabinet Merah Putih di Magelang merupakan program yang bagus. Hal itu baik jika dilakukan untuk para kepala daerah terpilih.

"Kami sangat mendukung karena kegiatan itu positif bagi kepemimpinan di tingkat daerah ke depan," terang Indrajaya, Senin (13/1/2025).

Legislator asal Dapil Papua Selatan itu mencatat ada beberapa manfaat dari program retreat. Pertama, kegiatan tersebut bisa digunakan untuk menyamakan visi - misi presiden dengan para kepala daerah.

Presiden bisa menyampaikan visi dan misi lima tahun ke depan, sehingga para kepala daerah bisa menyamakan arah kepemimpinan dan pembangunan yang akan mereka lakukan dalam lima tahun mendatang di masing-masing daerah.

"Dalam melaksanakan program, kepala daerah terpilih bisa menyesuikan diri dengan visi-misi presiden. Jadi, antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak jalan sendiri-sendiri," bebernya.

Kedua, kegiatan retreat bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Hal itu sangat penting, karena banyak kepala daerah terpilih yang belum mempunyai pengalaman dalam memimpin daerah.

"Jadi perlu pembekalan kepemimpinan sebelum terjun ke masyarakat. Dari sisi kapasitas, mereka harus siap," terangnya.

Ketiga, retreat bisa dimanfaatkan untuk meneguhkan integritas mereka dalam memimpin. Peningkatan integritas bisa mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di daerah.

Selama ini, kata Indrajaya, banyak kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Baik terjaring operasi tangkap tangan (OTT) atau pengembangan kasus korupsi yang ditangani lembaga penegak hukum.

Sejak Pilkada digulirkan, mulai tahun 2005-2018 terungkap sejumlah 348 kepala daerah hasil Pilkada terjerat korupsi. Selanjutnya, pada tahun 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis penambahan jumlah koruptor kepala daerah dalam kurun 2010-2019 menjadi 429 terpidana. Terupdate, pada medio tahun 2021-2023, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap tambahan 61 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Dalam retreat, Presiden Prabowo bisa menekankan pentingnya menjaga integritas dan menghindari korupsi, karena tindakan itu akan merusak tatanan pemerintahan dan merugikan masyarakat.

"Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen mencegah dan memberantas korupsi. Semua kepala daerah harus mendukung dan meniru komitmen Pak Prabowo," terang Indrajaya.

Keempat, retreat bisa untuk menguatkan rasa nasionalisme dan patriotisme para kepala daerah. Diharapkan mereka semakin cinta tanah air, sehingga mau berjuang dan bekerja keras untuk memajukan daerah mereka masing-masing.

"Retreat perlu segera dilaksanakan. Waktunya masih cukup panjang sebelum pelantikan. Kami sangat mendukung ide Presiden Prabowo," pungkas Indrajaya.

Baca Juga: Gegana Telusuri Rumah Polisi Mojokerto yang Meledak: Tercium Bau Belerang

(cw1/nusantaraterkini.co)