Polda Sumsel Gelar Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Bersama BPK RI

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) menggelar Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2026 bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Palembang pada, Selasa (18/8/2026).

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho ini bertujuan memperkuat transparansi serta akuntabilitas tata kelola anggaran dan operasional organisasi di lingkup kepolisian daerah tersebut.

Agenda pemeriksaan kinerja kali ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu kepatuhan sistem informasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada administrasi dan penegakan hukum lalu lintas.

Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan jika setiap rupiah anggaran negara merupakan amanah publik yang wajib dikelola secara transparan, efektif, dan bertanggung jawab.

“Pemeriksaan ini menjadi instrumen yang sangat vital untuk mendiagnosis kesehatan organisasi agar tata kelola benar-benar berjalan dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Irjen Pol Sandi.

Pada aspek lalu lintas, Polda Sumsel mendorong penguatan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) melalui perluasan perangkat, serta integrasi data guna meminimalkan interaksi langsung petugas dengan masyarakat.

Sementara pada sistem Kamtibmas, integrasi difokuskan pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Pamapta, dan layanan 110 guna mempercepat response time personel di lapangan.

Kapolda menginstruksikan seluruh Kepala Satuan Kerja dan Satuan Wilayah untuk bersikap kooperatif dengan membuka seluruh data secara transparan tanpa ada yang ditutupi.

“Siapkan seluruh dokumen secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Jangan ada data atau informasi yang ditutupi,” tegasnya.

Guna memastikan jalannya pemeriksaan berjalan tertib tanpa mengganggu pelayanan rutin masyarakat, Kapolda meminta Irwasda Polda Sumsel melakukan pendampingan melekat selama proses evaluasi berlangsung.

“Apabila ditemukan kelemahan, sampaikan kondisi yang sebenarnya sehingga dapat menjadi bahan pembenahan bagi kita,” imbuhnya.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menambahkan jika kehadiran BPK RI merupakan bagian dari evaluasi sistematis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Sumatera Selatan.

"Evaluasi dan rekomendasi BPK RI menjadi masukan penting untuk memperkuat akuntabilitas, menyempurnakan tata kelola, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat," pungkasnya. 

(Tia/Nusantaraterkini.co)