Pidato Megawati Dimaknai Ingin Bawa PDIP di Luar Pemerintahan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pengamat Poltiik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin memaknai pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V ingin membawa partai tersebut untuk berposisi di luar pemerintahan.

Ujang menilai arah pidato Megawati itu tidak akan berkoalisi dengan pemerintahan mendatang dan akan berada di koalisinya sendiri untuk mengawal kabinet pemerintahan yang akan terbentuk pada bulan Oktober 2024.

“Jadi, narasi pidatonya sangat jelas, sangat clear kelihatan arah-arah PDI Perjuangan itu akan lebih condong menjadi partai oposisi,” katanya, Sabtu (25/5/2024).

Walaupun begitu, posisi PDIP akan menjadi oposisi menurutnya baik untuk sistem demokrasi di Indonesia. Partai politik yang berada di luar pemerintahan dibutuhkan untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan.

“Itu sehat, untuk demokrasi ke depan, ada yang di dalam pemerintahan dan ada yang di luar pemerintahan agar juga ada check and balances,” katanya.

Di samping itu, dia menilai posisi PDIP di tingkat nasional itu tidak akan seluruhnya berpengaruh pada konstelasi politik di sejumlah daerah, khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Namun, dia menilai PDIP berkemungkinan tidak akan berkoalisi dengan partai yang masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) di daerah-daerah strategis, di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Banten, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

“Di daerah strategis itu Koalisi Indonesia Maju tidak akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan gitu, tetapi di daerah lain bisa,” jelasnya.

Sebelumnya, Megawati menyinggung bahwa PDIP merupakan partai politik yang mementingkan kontrol dan penyeimbang. Namun, dia tidak menafikan bahwa berpolitik mengandung esensi untuk mendapatkan kekuasaan.

“Hanya bedanya apa, toh? Yaitu strategi dan cara untuk mendapatkan kekuasaanlah yang membedakan PDI Perjuangan dengan yang lainnya,” kata Megawati.

(cw1/nusantaraterkini.co)