Pemindahan ASN ke IKN, Komisi II: Menpan RB Jangan Lampaui Keputusan Presiden

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Ali Ahmad mengapresiasi langkah Menpan RB Rini Widyantini yang tidak grusa-grusu (gegabah) dalam pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menpan RB kata dia, memang harus menunggu arahan presiden dan Perpres.

"Menteri itu pembantu presiden. Jangan sampai kebijakan menteri melampaui keputusan presiden," ujarnya, Sabtu (11/1/2025).

Gus Ali sapaannya mengingatkan rencana pemindahan ASN oleh Menpan RB yang gagal total pada tahun 2024. Semula Menpan RB merencanakan perpindahan ASN dalam dua tahap, pada Juli dan September 2024 jelang dan usai Upacara Peringatan HUT kemerdekaan RI ke-79 di IKN.

Baca Juga: Komisi II Sebut Target Gedung Yudikatif dan DPR di IKN Tuntas 2028 Terlalu Bombastis

"Rencana saat itu, terlalu memaksakan kehendak, dan resikonya sangat besar bagi keselamatan kehidupan ASN," katanya.

Gus Ali menyebut dua resiko yang pasti dirasakan di ibu kota baru. Pertama, dampak pembangunan infrastruktur perkantoran dan fasilitas pemukiman/perumahan. Penghuni baru harus beradaptasi dengan cuaca, ketersediaan air dan listrik, akses publik, jalan, pasar, dan lainnya.

Kedua, dampak sosial, budaya, pendidikan, keamanan, dan ketertiban. Menurut Gus Ali, butuh effort yang tinggi untuk meninggalkan lingkungan kehidupan yang sudah mapan dengan hidup di lingkungan baru.

Baca Juga: Prabowo Bakal Berkantor di IKN Mulai 17 Agustus 2028: Pembangunan Terus Dilakukan

"Harus diakui tidak mudah bagi ASN yang sudah lama tinggal di Jakarta bersama keluarga besarnya, lalu harus tinggal di lingkungan baru, kehidupan sosial dan budaya baru dengan tidak membawa seluruh kelurganya," terangnya.

Menurutnya, rencana pemindahan ASN ke IKN tidak cukup dengan janji-janji manis, tapi juga harus disertai dengan penguatan mental.

"Akan lebih baik bila disertai motivasi perjuangan, perjuangan sebagai penghuni ibu kota baru yang kelak akan dicatat dalam sejarah bangsa sebagai warga pelopor Ibu Kota Nusantara," sarannya.

Gus Ali mencontohkan Ibu Kota Baru Korea Selatan dari Kota Seoul ke Sejong, dan Myanmar dari Kota Yangon ke Ibu Kota Baru Naypyidaw. Dua Ibu Kota negara tetangga ini sepi penghuni.

Para pegawai pemerintah enggan pindah karena dianggap kurang menopang berbagai aktivitas strategis dan terbatasnya akses publik serta keterpenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, budaya.

Menurut Gus Ali, rencana Presiden Prabowo berkantor di IKN pada tahun 2028 atau 2029 bila infrastruktur lembaga politik telah berfungsi merupakan langkah strategis dan visioner.

"Mestinya menteri-menteri berpikir realistis dan lebih matang. Apalagi APBN 2025 untuk IKN masih sangat minim, Rp 6,3 triliun dari Rp 400,3 triliun yang dianggarkan," tandasnya.

(cw1/nusantaraterkini.co)