Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon yang menyatakan tidak ada bukti dalam pemerkosaan massal Mei 1998. Nihayatul menilai pernyataan Fadli Zon itu sangat tidak pantas.
"Tragedi pemerkosaan saat Mei 1998 itu adalah tragedi kemanusiaan yang nyata. Jadi saya kira siapa pun yang menyebut nggak ada tragedi perkosaan itu tentu sangat tidak pantas dan berpotensi menghapus jejak sejarah kekerasan seksual yang telah diakui secara luas, baik oleh Komnas Perempuan maupun berbagai lembaga independen nasional dan internasional," kata Nihayatul, Selasa (17/6/2025).
Nihayatul menerangkan seharusnya Fadli Zon mengkaji terlebih dahulu sebelum melontarkan opini terkait tragedi pemerkosaan massal 1998. Paling tidak, kata Nihayatul, Fadli Zon bisa menemui keluarga korban untuk mengetahui mengenai peristiwa tersebut.
Baca Juga : Komisi IX Desak Evaluasi MBG Selama Libur Sekolah karena Dinilai Tak Efektif
"Seharusnya kaji dulu dengan benar, temui keluarga korban, masih banyak itu yang hidup. Paling tidak kalau malas mengkaji sendiri ya suruh tim penelitinya yang turun, jangan asal berkomentar nggak ada pemerkosaan (saat 1998)," kata Nihayatul.
Nihayatul mengatakan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) telah menemukan rentetan kasus pemerkosaan massal. Kata Nihayatul, seharusnya penegakan hukum lah yang diperlukan, bukan pengingkaran kebenaran yang menyakitkan.
"Apalagi suara para korban, keluarga korban, juga hasil dari kajian Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) sudah sangat nyaring terdengar sejak dulu. Justru seharusnya penegakan hukum yang mereka perlukan, bukan pengingkaran kebenaran yang menyakitkan," katanya.
Baca Juga : Jarum Operasi Tertinggal di Organ Reproduksi, Komisi IX: Perlindungan Hak Kesehatan Perempuan Masih Lemah
Nihayatul menambahkan tragedi Mei 1998 merupakan peristiwa berdarah yang tidak hanya menewaskan banyak warga sipil. Akan tetapi, kata Nihayatul, juga menyisakan luka mendalam bagi perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.
"Fakta-fakta tentang pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa telah tercatat dalam laporan Komnas Perempuan, TGPF, dan menjadi perhatian dunia internasional. Mengingkari fakta tersebut sama saja dengan merendahkan martabat para korban dan menutup ruang pemulihan bagi mereka," ujarnya.
(cw1/nusantaraterkini.co).
Baca Juga : Kasus Mahasiswi Unima Meninggal di Kos, Komisi IX DPR Desak Polisi Usut Dugaan Pelecehan oleh Dosen
