Pemerintah Didesak Evaluasi Total Tata Kelola TKI Imbas Buntut Kasus Seni di Malaysia

Nusantaraterkini.co,JAKARTA - Kasus penganiayaan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, Seni (47) mendapat respon dari Komisi I DPR. Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mendesak pemerintah untuk mengevaluasi total tata kelola penempatan TKI.

"Komisi I DPR menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus yang menimpa tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, yang selama 20 tahun bekerja tanpa digaji dan mengalami penganiayaan. Peristiwa ini bukan hanya pelanggaran terhadap hak-hak dasar pekerja migran, tetapi juga mencederai martabat kemanusiaan," kata Dave, di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Baca Juga : Kasus Penipuan Kerja di Luar Negeri, BP2MI: Dijadikan Scammer Kamboja 

Politikus Golkar ini mengatakan, negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya, baik di dalam maupun luar negeri. Dia meminta pemerintah memastikan korban mendapatkan perlindungan penuh.

"Pemulangan ke Indonesia bisa menjadi opsi terbaik apabila kondisi korban tidak memungkinkan untuk melanjutkan kehidupan di Malaysia. Namun yang lebih penting adalah memastikan hak-hak korban, termasuk gaji yang tidak dibayarkan selama puluhan tahun, dapat dituntut melalui jalur hukum dan diplomasi," ujarnya.

Dave mendorong pemerintah untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap TKI. Menurut dia, kasus ini harus menjadi peringatan serius.

Dave mendorong pemerintah untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap TKI. Menurut dia, kasus ini harus menjadi peringatan serius.

Kasus ini, tegasnya, menjadi alarm keras bahwa sistem pengawasan harus lebih ketat, dengan deteksi dini terhadap indikasi eksploitasi. Selain itu, juga koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, daerah dan negara tujuan penempatan.

Baca Juga : RUU P2MI Diharapkan Perketat Regulasi-Sanksi Agen TKI Ilegal 

"Kami juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penempatan TKI, termasuk peran agen dan perusahaan penyalur tenaga kerja. Penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang lalai atau melakukan praktik ilegal harus dijalankan secara tegas," sambungnya.

Selain itu, dia menilai edukasi publik mengenai migrasi aman dan hak-hak pekerja migran perlu ditingkatkan. Hal itu agar masyarakat tak mudah terjebak dalam situasi yang merugikan.

"Komisi I DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan advokasi serta mendesak adanya perbaikan kebijakan perlindungan TKI secara berkelanjutan. Kasus ini harus menjadi momentum untuk memperkuat diplomasi perlindungan warga negara, sehingga setiap WNI yang bekerja di luar negeri dapat merasa aman, terlindungi dan dihargai martabatnya," tuturnya.

Baca Juga : Polda Sumut Gagalkan Pengiriman 3 Calon TKI Ilegal ke Malaysia, Agen Ditangkap 

Sebelumnya, Kepolisian Malaysia menangkap suami-istri bernama Azhar Mat Taib (59) dan Zuzian Mahmud (59) terkait dugaan perdagangan manusia terhadap seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) bernama Seni (47). Keduanya disebut melakukan eksploitasi, kerja paksa dan mengakibatkan luka serius terhadap korban.

Dilansir  New Straits Times, Minggu (23/11/2025), Azhar dan Zuzian Mahmud dijerat Pasal 13(a) Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang dan Anti-Penyelundupan Migran Tahun 2007 yang dibacakan bersama dengan Pasal 34 KUHP.

(Cw1/Nusantaraterkini.co)