Pemandangan Umum Fraksi: P-APBD 2026 Harus Bermanfaat Bagi Rakyat dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
DPRD Sumut membahas P-APBD 2026 dengan fokus pada manfaat anggaran bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan pengawasan.
Nusantaraterkini.co, MEDAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (P-APBD 2026) di Gedung DPRD Sumut, Medan, Kamis (27/8/2026).
Dalam struktur ranperda yang diajukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pendapatan daerah diproyeksikan naik 10,61 persen dari Rp11,664 triliun menjadi Rp12,9 triliun, sementara pos belanja daerah melonjak 14,17 persen menjadi sekitar Rp13,334 triliun.
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Partai Gerindra menitikberatkan sejumlah poin krusial, mulai dari penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan, pemerataan bantuan sarana UMKM di 33 kabupaten/kota, dukungan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar ke PT Bank Sumut, perbaikan fasilitas kesehatan dan pendidikan, hingga peningkatan pengawasan terhadap serapan anggaran di setiap OPD.
"Fraksi Gerindra memandang peningkatan anggaran tersebut harus benar-benar diarahkan kepada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, memperkuat pelayanan publik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah," ujar Juru Bicara Fraksi Gerindra Gusmiyadi.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Nasdem DPRD Sumut, Berkat Kurniawan Laoli, mengingatkan, Pemprov Sumut agar lonjakan alokasi belanja modal benar-benar diimbangi dengan dampak nyata bagi publik.
"Perubahan target pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran harus tetap terukur, memiliki dasar yang jelas, serta tidak mengurangi konsistensi pencapaian sasaran pembangunan," ujarnya.
Peningkatan alokasi belanja, sebutnya, termasuk belanja modal yang meningkat sekitar 29,69 persen dan penambahan pendapatan daerah, harus diikuti dengan peningkatan kualitas belanja serta efektivitas pengawasan. "Hal ini agar berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
(Cw3/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWS VIDEOPemerintah Angkat PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Rekrutmen CPNS Dibuka November 2026
Fadli Tara·26 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALNasional Institut Desak Kapolri Ungkap Mastermind di Balik Penyadapan Presiden Prabowo
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALGerebek Warnet di Medan Sunggal, 14 Pengunjung Diamankan karena Positif Sabu
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALDPO Penembakan Brigpol Ronald Enok Ditangkap Satgas Damai Cartenz di Puncak Jaya
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
SUMATERA TERKINITak Berhenti, Bupati Al-Farlaky Kembali Lobi Wamensos RI Perjuangkan Pencairan Jadup
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu -
NASIONALJenazah Sertu Anumerta Heri Prasetyo Korban Heli Mi-17V5 Berhasil Dievakuasi dan Disemayamkan di Kampung Halaman
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
SUMSELKapolda Sumsel Resmi Lepas Personel BKO Brimob Usai Tangani Karhutla
Rozie Winata·4 jam yang lalu -
PENDIDIKANHabib Syarief Dukung Kembalinya Jurusan IPA, IPS dan Bahasa di SMA
Rozie Winata·5 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALTertangkap Basah Ngintip Tetangga Ganti Baju, Pria di Sukarami Palembang Diamankan Warga
Rozie Winata·5 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALMotor Karyawan Sate Taichan Raib Digondol Maling saat Bekerja
Rozie Winata·5 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan