Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) dinilai tetap mengambil posisi berada di luar pemerintahan atau beroposisi meski Megawati Soekarnoputri bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Saya tidak yakin Ibu Mega akan mengambil posisi bergabung dengan Pak Prabowo,” kata Pengamat politik Ray Rangkuti, Senin (7/10/2024).
Baca Juga : Pertemuan Prabowo-Megawati, Pengamat: Langkah Rekonsiliasi Nasional
Menurut dia, pertemuan antara Megawati dan Prabowo hanya sebatas upaya rekonsiliasi saja, dan dalam rekonsiliasi tidak harus bersepakat untuk bersama-sama di pemerintahan.
Baca Juga : Para Elite Diminta Akhiri Pertengkaran, Sambut Prabowo dan Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi
“Rekonsiliasi bisa saja jalan, tetapi kita bersepakat bahwa tujuan kita masa depan, anda di dalam saya di luar. Itu juga bagian dari rekonsiliasi,” imbuhnya.
Ray mengatakan, rekam jejak Megawati sebagai Ketua Umum PDIP menunjukkan figur yang memiliki kemampuan dalam menjaga atau kuat mempertahankan pilihan politiknya. Selain itu, bila pertemuan tersebut hanya membahas tawar menawar kekuasaan semata, seharusnya langkah itu sudah diambil Megawati ketika muncul wacana masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.
Baca Juga : Komisi III DPR Kritik Sistem Asesmen Polri: Soroti Kesejahteraan dan Stagnasi Karier Personel
Namun faktanya, hanya Megawati saja sebagai elite politik yang tetap menjalankan atau berada pada jalur konstitusional yang ada. Keputusan inilah yang membuat Megawati dan PDIP berbeda jalan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga : Kritik Dibalas Teror, PDIP Soroti Runtuhnya Nilai Peradaban Politik Nasional
“Masa Ibu Mega yang begitu hebat menjaga dan mempertahankan prinsip konstitusionalitasnya kok cuma dapat 3-4 kursi menteri lalu goyah. Bagi saya, ini nggak masuk akal,” tandas Ray Rangkuti.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, keputusan mengenai pertemuan Megawati dan Prabowo serta keputusan akhir dari pertemuan tersebut merupakan kewenangan strategis dari Megawati sendiri.
Baca Juga : 58 Hari Pascabencana, PDI Perjuangan Laksanakan Perayaan Natal di Hutanabolon Tapteng
Namun, Hasto menegaskan, Megawati dan PDIP memiliki semangat persahabatan untuk kemajuan bangsa, termasuk dalam membangun hubungan yang baik dengan Prabowo.
“Kami bangun semangat persahabatan demi kemajuan negeri. Persoalan seperti pangan, deflasi, dan penurunan daya beli kelas menengah perlu diperhatikan. Kami harapkan ini menjadi perhatian dalam kabinet Pak Prabowo,” ujar Hasto.
Hasto menambahkan, pertemuan antara Megawati dan Prabowo akan menjadi hal yang baik, mengingat kerja sama di antara keduanya telah terjalin sejak lama.
Bahkan, Megawati pernah berpasangan dengan Prabowo sebagai capres pada Pilpres 2009.
“Pertemuan ini adalah hal yang sangat baik. Tidak ada persoalan antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Bahkan, dalam kerja sama pada Pilpres 2009, ada kesesuaian platform partai terkait petani, kedaulatan ekonomi, dan kedaulatan energi. Demi kepentingan bangsa dan negara, semua pihak harus bekerja sama,” jelas Hasto.
Dia juga menekankan pentingnya adanya penyeimbang dalam demokrasi, dan PDIP selalu siap menerima kritik. Namun, Hasto menegaskan bahwa kepentingan bangsa akan selalu menjadi prioritas PDIP.
Ketika ditanya soal waktu pertemuan, Hasto menjelaskan bahwa komunikasi politik sedang berlangsung secara intensif.
“Partai sedang dalam langkah konsolidasi. Yang jelas, ada koneksitas psikologis dan historis,” ujarnya.
Mengenai kemungkinan kerja sama antara PDIP dan pemerintahan Prabowo, termasuk soal menteri dari PDIP, Hasto menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan presiden.
“Kami menghormati keputusan tersebut, karena penunjukan menteri adalah hak prerogatif presiden. Melihat tantangan ke depan, kami berharap kabinet yang terbentuk adalah kabinet yang profesional, atau zaken kabinet, yang mampu menghadapi tantangan di masa mendatang,” pungkasnya.
(cw1/Nusantaraterkini.co)
