Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah stimulus ekonomi yang menyasar langsung ke masyarakat dengan total anggaran Rp16,23 triliun.
Di mana, dari total anggaran Rp16,23 T untuk paket kebijakan tersebut mencakup beragam program, mulai dari bantuan pangan, program magang bagi lulusan baru perguruan tinggi, keringanan pajak di sektor pariwisata, subsidi asuransi bagi pekerja transportasi daring dan logistik, hingga program padat karya tunai di berbagai daerah.
Pemerintah menargetkan stimulus ini dapat menggerakkan konsumsi masyarakat, memperkuat UMKM, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global.
Menanggapi itu, Researcher at Department of Economics, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan meniai ini adalah bukti bahwa pemerintah mencoba merespons tuntutan masyarakat secara berkelanjutan dan dengan cara yang lebih baik dibanding dua paket stimulus sebelumnya.
Baca Juga : Pemerintah Luncurkan Stimulus Ekonomi 8+4+5, Simak Penjelasannya dan Program Lengkapnya
"Saya melihat ini sebagai niat baik. Dulu pemerintah (dituduh) tone deaf, sekarang mereka terlihat mengakui bahwa perekonomian melambat dan butuh mengatasi berbagai masalah," katanya, Kamis (18/9/2025).
Di atas kertas, pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan 5,2 persen pada akhir 2025 dari stimulus ini.
Namun Deni Friawan mengatakan target itu terlalu ambisius dan sulit untuk tercapai, mengingat waktu yang sempit hingga akhir kuartal serta ada beberapa tantangan yang perlu terlebih dulu diatasi.
Redam Keresahan Masyarakat
Pengamat politik dari lembaga think tank Trias Politica Agung Baskoro mengatakan bahwa stimulus ini adalah langkah pemerintah untuk meredam keresahan masyarakat di tengah berbagai masalah ekonomi dan keamanan.
"Langkah ini (stimulus) penting, selain untuk meredam keresahan, juga untuk menumbuhkan harapan publik kepada pemerintah," kata Agung.
Agung mengatakan stimulus ekonomi diperlukan karena persoalan ekonomi seperti menurunnya daya beli, sulitnya mendapatkan kerja, dan ancaman PHK adalah hal mendesak yang harus direspons oleh pemerintah.
"Karena ekonomi terkait perut rakyat. Bila tak segera disikapi lebih berbahaya lagi," kata Agung.
Anggota Komisi VI DPR Kawendra Lukistian, menyampaikan stimulus ini adalah wujud nyata dari keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat.
“Stimulus Ekonomi 8+4+5 yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo merupakan bukti nyata keberpihakan dan kepekaan pemerintah terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kita sangat apresiasi hal tersebut,” ujar Kawendra.
Kawendra menegaskan, dengan adanya paket kebijakan ini, optimisme masyarakat semakin tumbuh dan menandakan arah pembangunan Indonesia berada di jalur yang benar.
Baca Juga : KABAR GEMBIRA, Fresh Graduate Magang Bakal Digaji, Pemerintah Siapkan Skema Baru
“Kita semakin optimis bahwa Indonesia sedang bergerak, Indonesia sedang diperjuangkan untuk lebih baik lagi,” tegasnya.
Ia menilai stimulus ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi memiliki dampak jangka panjang karena menyasar sektor strategis yang dapat menyerap tenaga kerja, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 berada di kisaran 5,2 persen. Dengan dukungan paket Stimulus Ekonomi 8+4+5, diharapkan perekonomian Indonesia semakin inklusif, berdaya saing, dan mampu memberikan manfaat langsung bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sekedar diketahui, Paket stimulus ini terbagi dalam tiga kategori yang dinamakan 8+4+5; 8 program akselerasi 2025, 4 program ekonomi lanjutan 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.
Di antara program-program yang ditawarkan di antaranya magang berbayar untuk 20 ribu lulusan perguruan tinggi, penyaluran bantuan pangan berupa 10 kilogram beras untuk 18,3 juta keluarga, keringanan pajak untuk para pekerja sektor tertentu, subsidi 50 persen untuk asuransi kecelakaan bagi pengemudi ojol dan kurir, hingga skema padat karya tunai di berbagai program pemerintah.
Baca Juga : Pemerintah Didorong Beri Stimulus Tepat Sasaran untuk Pekerja Harian dan Pelaku Usaha Kecil
Pemerintah juga menargetkan penciptaan hampir 700 ribu lapangan kerja melalui Koperasi Desa Merah Putih dan pengembangan kampung nelayan di seluruh Indonesia.
Stimulus juga memuat program penanaman kembali 870.000 hektar perkebunan untuk komoditas seperti tebu, kakao, kopi, jambu mete, pala, dan kelapa pada tahun 2026, yang diharapkan dapat menciptakan 1,6 juta lapangan kerja baru.
"Dengan adanya itu (stimulus), harapannya belanja pemerintah bisa kita kawal terus. Kami berharap target 5,2 [persen] kita bisa capai," kata Airlangga soal target pertumbuhan ekonomi pada akhir 2025
(cw1/nusantaraterkini.co)
