Anggota DPR Kecam Pengoplosan Beras SPHP, Desak Usut Jaringan Distribusi

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo, mengecam dugaan praktik pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dinilai merugikan masyarakat kecil. Ia meminta pemerintah dan Satgas Pengawasan Beras SPHP tidak sekadar melakukan inspeksi, tetapi mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga terlibat hingga ke jaringan distribusinya.

Menurut Firman, beras SPHP merupakan program pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan dan membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Karena itu, apabila terbukti beras subsidi tersebut dicampur dengan beras berkualitas rendah, dikemas ulang, kemudian dijual sebagai beras premium, praktik tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat.

"Beras SPHP itu berasnya wong cilik. Program pemerintah untuk membantu masyarakat jangan justru dimanfaatkan segelintir pihak untuk mencari keuntungan. Ini bukan sekadar kecurangan dagang, tetapi persoalan serius yang harus ditindak tegas," ujar Firman kepada Nusantaraterkini.co, Jumat (30/10/2026).

Politikus Senior Golkar ini mendukung pembentukan Satgas Pengawasan Beras SPHP, tetapi mengingatkan agar penindakan tidak berhenti pada sidak dan pemeriksaan di tingkat pengecer. Menurutnya, aparat harus menelusuri seluruh rantai distribusi, mulai dari sumber kemasan SPHP, distributor, penggilingan, hingga gudang yang diduga menjadi lokasi pengoplosan.

Firman juga meminta agar pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran diproses secara hukum, bukan hanya dikenai sanksi administratif. Penegakan hukum, katanya, perlu mengacu pada ketentuan perundang-undangan di bidang pangan, perlindungan konsumen, maupun tindak pidana lainnya apabila unsur hukumnya terpenuhi.

Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, Firman turut menyoroti tata kelola distribusi dan pengawasan Perum Bulog serta Badan Pangan Nasional (Bapanas). Ia mempertanyakan bagaimana kemasan beras SPHP dapat disalahgunakan dan mengapa pengawasan terhadap distributor maupun penggilingan belum mampu mencegah dugaan penyimpangan tersebut.

Firman yang juga Anggota Baleg DPR ini menyatakan akan mendorong pemanggilan Direktur Utama Bulog, Kepala Bapanas, dan Satgas Pangan Polri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI untuk meminta penjelasan sekaligus mengevaluasi pengawasan distribusi beras SPHP.

Selain penindakan, Firman mengusulkan digitalisasi kemasan melalui QR Code dan segel khusus untuk menjamin keaslian produk, memperketat distribusi melalui jalur resmi, serta mendorong penguatan regulasi terhadap pelaku kejahatan pangan melalui pembahasan di Badan Legislasi DPR RI.

"Urusan beras adalah urusan perut rakyat dan stabilitas nasional. Jangan biarkan program pemerintah untuk masyarakat kecil dipermainkan demi keuntungan pribadi. Bongkar jaringannya dan tindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat," tegas Firman yang juga Legislator dapil Jateng III ini.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan dugaan pengoplosan beras SPHP yang disubsidi pemerintah menjadi beras premium.

Amran melakukan inspeksi mendadak ke rumah yang diubah jadi tempat produksi atau mengoplos di kawasan Kayu Manis, Jakarta Timur yang dilaporkan kepadanya mencapai 600 ton. Amran memperkirakan jumlah keseluruhan bisa mencapai ribuan ton.

“Ini beras untuk saudara-saudara kita yang berada di bawah kemiskinan. Desil 1, 2, 3, 4, bahkan 5, ini sangat dibutuhkan. Tetapi mereka masih bisa melakukan, ini perampokan yang dilakukan ini. SPHP yang disubsidi pemerintah. Harusnya harganya ini Rp 12.500 (per kg), dijual Rp 17.000 (per kg), dioplos,” kata Amran saat meninjau temuan tersebut, rumah produksi di kawasan Kayu Manis, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026).

(LS/Nusantaraterkini.co)