Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR Dipo Nusantara melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah yang mengandalkan modifikasi cuaca untuk menekan banjir dan longsor di berbagai wilayah Jawa.
Menurutnya, langkah tersebut hanyalah solusi instan yang tidak menyentuh persoalan mendasar penyebab bencana.
Dipo menegaskan, hujan buatan atau penyemaian awan tidak lebih dari kebijakan reaktif yang hanya memindahkan persoalan, bukan menyelesaikannya.
Baca Juga : Pemerintah Diminta Jamin Stok BBM Jelang Nataru
“Modifikasi cuaca itu sekadar menunda hujan, bukan menghilangkan risiko bencana. Kalau hulunya tetap rusak, DAS tetap semrawut, dan tata ruang tetap amburadul, banjir dan longsor akan terus berulang. Ini kebijakan tambal sulam,” tegas Dipo, Kamis (29/1/2026).
Ia menilai pemerintah terlalu bergantung pada solusi instan dan terkesan menghindari pekerjaan berat berupa pembenahan lingkungan dan tata kelola wilayah.
“Kerusakan hutan, alih fungsi lahan, pendangkalan sungai, dan rusaknya daerah resapan air itu masalah nyata. Tapi justru ini yang tidak ditangani serius. Pemerintah malah sibuk memainkan teknologi modifikasi cuaca seolah itu obat mujarab,” ujarnya.
Baca Juga : Komisi XII : Perusahaan Harus Patuhi AMDAL Imbas Uji Coba RDF Rorotan Diprotes Warga
Menurut Dipo, akar persoalan bencana hidrometeorologi di Indonesia bukanlah semata tingginya curah hujan, melainkan kegagalan negara dalam menjaga ekosistem dan mengelola daerah aliran sungai secara berkelanjutan.
“Mayoritas banjir dan longsor terjadi karena DAS rusak dan lingkungan dihancurkan. Kalau ini tidak dibenahi, mau semahal apa pun teknologi yang dipakai, bencana akan tetap datang,” kata legislator dapil NTT ini.
Dipo juga menyoroti lemahnya perencanaan jangka panjang pemerintah dalam mitigasi bencana. Ia menilai negara cenderung bergerak hanya ketika bencana sudah terjadi, bukan mencegah sejak awal.
“Indonesia ini rawan bencana. Tapi kebijakan kita masih darurat-oriented, bukan pencegahan. Kita terus berlari di belakang bencana, bukan memotong risikonya dari awal,” tandasnya.
Ia mendesak pemerintah segera melakukan pembenahan struktural yang nyata dan berkelanjutan, mulai dari normalisasi sungai, perbaikan sistem drainase, rehabilitasi kawasan hutan dan resapan air, hingga penegakan tegas tata ruang.
“Tanpa langkah struktural itu, modifikasi cuaca hanya akan jadi ilusi pengendalian bencana. Rakyat tetap kebanjiran, ekonomi tetap lumpuh, dan negara terus mengulang kegagalan yang sama,” tegas Dipo.
Dipo juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem mitigasi yang kuat dan terintegrasi.
“Kalau tidak ada perubahan serius, banjir dan longsor akan terus jadi langganan tahunan. Ini bukan takdir alam, ini akibat kelalaian tata kelola,” pungkasnya.
(cw1/nusantaraterkini.co)
