Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co, MEDAN - Lagi-lagi tindakan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, memicu kontroversi. Kali ini ia memerintahkan polisi untuk menyita pengeras suara masjid dan mendenda pihak yang dinilai melanggar aturan kebisingan.
Kebijakan yang diumumkan pada Sabtu (30/11/2024) kemarin itu sontak menuai kritik tajam dari komunitas Muslim dan tokoh Arab di Israel.
Menteri yang dikenal sebagai politikus sayap kanan itu menyebut perintahnya sebagai upaya menertibkan “kebisingan berlebihan” yang berasal dari masjid.
Baca Juga : Menteri Israel Ingin Dirikan Sinagoge di Masjid Al-Aqsa, Kemlu RI beri Reaksi Keras
“Undang-undang memberikan opsi untuk menyita sistem audio di masjid. Ini adalah alat yang efektif untuk pencegahan. Saat kita menggunakan alat ini, alat ini akan bergema di seluruh sektor Muslim. Pada akhirnya, kita perlu mendapatkan hasil di lapangan,” tulis surat perintah Ben Gvir untuk polisi, seperti dikutip dari Times of Israel.
Kebijakan itu dianggap memprovokasi umat Muslim.
Wali Kota di wilayah mayoritas Arab mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai provokasi pemicu kekacauan.
Ketua partai Islam Ra’am, Mansour Abbas, menuding Ben Gvir sengaja mengadu domba komunitas Muslim dengan tindakan tersebut.
Namun, Ben Gvir dengan bangga menyatakan keinginannya untuk melanjutkan kebijakan itu.
“Untuk menghentikan kebisingan yang tidak wajar dari masjid dan sumber lain yang telah menjadi bahaya bagi penduduk Israel,” ungkap Ben Gvir lewat pernyataan kantornya.
“Banyak negara Barat, bahkan beberapa negara Arab, sudah membatasi kebisingan. Hal ini diabaikan di Israel,” lanjut pernyataan itu.
Panggilan salat yang dikumandangkan lima kali sehari menjadi sasaran kebijakan ini.
Beberapa warga Yahudi di Yerusalem Timur dan kota lain sempat mengeluhkan suara azan yang dianggap terlalu keras dan mengganggu.
Di sisi lain, para pemimpin komunitas Arab menegaskan bahwa azan adalah bagian tak terpisahkan dari identitas Muslim.
Anggota parlemen Hadash-Ta’al, Ahmad Tibi, menyebut langkah Ben Gvir sebagai “usaha memperdalam penindasan terhadap komunitas Arab”.
Organisasi Abraham Initiatives yang mendukung kerja sama Yahudi-Arab, menganggap kebijakan ini sebagai bentuk politisasi polisi oleh Ben Gvir.
“Sementara organisasi kriminal bebas berkeliaran, Ben Gvir justru menggunakan polisi untuk menimbulkan kebencian dan kekacauan,” kata perwakilan organisasi itu.
Ini bukan pertama kalinya azan menjadi sorotan di Israel.
Pada 2017, rancangan undang-undang “Muazin” sempat diajukan untuk membatasi pengeras suara masjid, tapi gagal menjadi undang-undang.
Sikap terbaru ini memicu kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan antara komunitas Yahudi dan Muslim di Israel.
“Ben Gvir hanya mencoba memancing reaksi dari komunitas Muslim,” ujar Abbas dikutip kumparan, Senin (2/11(2024).
Mengutip Al Jazeera, Ben Gvir sebelum menjadi menteri di kabinet PM Benjamin Netanyahu dikenal sebagai seorang provokator sayap kanan yang religius dan pembenci Palestina.
Media lokal Israel, Haaretz, pernah menulis editorial tentang Gvir dengan judul "Ben Gvir, Provokator yang Tidak Bertanggung Jawab".
(Dra/nusantaraterkini.co).
