Menaker Yassierli Ajak Buruh Geser Pola Pikir Jadi Mitra Strategis Perusahaan ​

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyerukan reformasi paradigma dalam ekosistem ketenagakerjaan nasional. Menurutnya, relasi antara kelas pekerja dan pelaku usaha di Indonesia tidak boleh lagi sekadar jalan di tempat pada batas keharmonisan semu, melainkan harus bertransformasi menjadi kemitraan strategis yang berorientasi pada produktivitas dan kesejahteraan bersama.

​

Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026). Di hadapan ratusan perwakilan buruh, ia blak-blakan mengenai beratnya beban struktural untuk melahirkan pasar kerja yang inklusif di tengah guncangan ekonomi global.

​“PR kita masih panjang. Tantangan yang kita hadapi tidak sederhana dan memerlukan kerja bersama dari seluruh pihak,” tegas Yassierli di mimbar Rakernas.

​Menaker menggarisbawahi pemenuhan hak atas penghidupan layak bagi warga negara kini terganjal oleh jurang kompetensi (skill gap). Di era digitalisasi yang bergerak masif, tenaga kerja Indonesia dituntut menguasai future skills (keterampilan masa depan) lewat program reskilling dan upskilling yang masif.

​

Dalam dinamika ini, Yassierli menantang serikat pekerja untuk memperluas corong perjuangannya. Organisasi buruh diharapkan tidak hanya vokal dalam menuntut hak materiil, tetapi juga ikut turun tangan memfasilitasi peningkatan keahlian anggotanya agar tidak tergilas zaman.

​Pemerintah sendiri berjanji akan memperketat pengawasan norma kerja serta mengintegrasikan sistem informasi pasar kerja guna memperlancar penyerapan tenaga kerja.

​

“Kita punya modal besar sebagai bangsa. Dengan gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah, tantangan yang ada bisa diselesaikan bersama,” tambah Yassierli optimistis.

​Respons KSPI: Jaminan Kesejahteraan

​Menanggapi peta jalan yang dipaparkan Menaker, Presiden KSPI sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, menekankan visi besar penguatan daya saing buruh tersebut hanya akan terwujud jika disokong oleh ekosistem birokrasi yang sehat.

​

Said Iqbal optimistis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, cita-cita perwujudan negara sejahtera (welfare state) bagi kaum pekerja bisa dicapai melalui penegakan tata kelola pemerintahan yang transparan.

​

“Pemerintahan yang bersih akan menentukan sejauh mana negara mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

 (Emn/Nusantaraterkini.co)