Legislator Tekankan Transparansi dan Efisiensi dalam Pembahasan Anggaran Pertanian 2026

nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menegaskan, Kementerian Pertanian (Kementan) harus menyusun perencanaan yang matang dalam pembahasan anggaran sektor pertanian tahun 2026. 

Sebab, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran menjadi kunci agar program yang dijalankan benar-benar berdampak pada peningkatan produksi serta kesejahteraan petani.

“Kita tidak bisa lagi menyusun anggaran tanpa arah yang jelas. Kementan harus memastikan setiap rupiah yang dialokasikan memberi manfaat nyata bagi petani dan peningkatan produksi nasional,” ujar Firman, Kamis (4/9/2025).

Politisi senior Partai Golkar ini menilai, selama ini alokasi anggaran pertanian masih terlalu kecil untuk investasi infrastruktur, padahal hal tersebut sangat vital. 

“Sebagian kecil anggaran biasanya hanya menyentuh infrastruktur. Padahal, pembangunan irigasi, perbaikan sarana, dan prasarana pertanian adalah fondasi untuk mendorong produktivitas,” ujar Firman.

Selain itu, Firman juga mendorong agar anggaran pertanian diarahkan pada investasi yang memiliki dampak tinggi. Beberapa di antaranya adalah pengembangan teknologi pertanian, modernisasi alat produksi, serta peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan. 

“Jika ingin produksi meningkat, kita harus menyiapkan petani yang melek teknologi dan punya dukungan sarana yang memadai,” tutur Firman yang juga Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia.

Anggota Baleg DPR ini juga mengingatkan pentingnya prinsip efisiensi dan transparansi dalam penggunaan anggaran. Menurutnya, setiap program harus bisa dipertanggungjawabkan agar tidak ada ruang bagi penyalahgunaan. 

“Transparansi adalah kunci. Kita harus memastikan anggaran betul-betul menyentuh kebutuhan riil petani, mulai dari benih unggul, pupuk, hingga pestisida,” jelas Firman yang juga Ketua Umum IKKP ini.

Lebih lanjut, Firman menekankan bahwa penyusunan anggaran 2026 perlu diintegrasikan dengan dokumen strategis yang sudah ada, seperti Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian 2021–2026. Dengan begitu, arah kebijakan dan alokasi anggaran bisa selaras dengan visi pembangunan pertanian jangka menengah.

“Renstra sudah jelas memuat tujuan, sasaran, hingga strategi pembangunan pertanian. Anggaran harus diarahkan untuk mendukung hal-hal tersebut, bukan program yang berjalan sendiri-sendiri,” tegas Wakil Ketua Fraksi Golkar di MPR ini.

Firman menegaskan pentingnya basis data yang akurat dalam perencanaan. 

“Tanpa data produksi yang benar, program yang kita susun hanya akan spekulatif. Data yang valid akan menentukan efektivitas kebijakan,” pungkas legislator dapil Jateng III ini. 

(cw1/nusantaraterkini.co)