Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Komite IV DPD Rampungkan Uji 23 Calon Anggota BPK, 10 Nama Bakal Direkomendasikan ke DPR

Komite IV DPD rampungkan uji kelayakan 23 calon Anggota BPK, 10 nama terbaik direkomendasikan ke DPR

Bagikan:
Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menyampaikan keterangan terkait hasil uji kelayakan dan kepatutan 23 calon Anggota BPK RI periode 2026–2031, Rabu (30/9/2026). (Foto: dok DPD)
Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menyampaikan keterangan terkait hasil uji kelayakan dan kepatutan 23 calon Anggota BPK RI periode 2026–2031, Rabu (30/9/2026). (Foto: dok DPD)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA β€”Β  merampungkan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 23 calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2026–2031.

Dari proses tersebut, DPD RI akan merekomendasikan 10 calon kepada DPR RI untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan dua Anggota untuk masa jabatan 2026–2031.

Ketua Ahmad Nawardi mengatakan, pelaksanaan fit and proper test merupakan bagian dari kewenangan konstitusional DPD RI dalam memberikan pertimbangan kepada DPR sebelum proses pemilihan Anggota BPK.

β€œ dan kepatutan dilaksanakan dalam Rapat Pleno Komite IV DPD RI di Jakarta pada 26–27 September 2026,” ujar Nawardi, Rabu (30/9/2026).

Para calon diminta memaparkan makalah, visi, dan misi dengan tema β€œKolaborasi dengan DPD RI dalam Mengawal Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pusat dan Daerah.”

Setelah pemaparan, Komite IV melakukan pendalaman melalui sesi tanya jawab. Materi pendalaman mencakup gagasan, kompetensi, pengalaman, kepemimpinan, hingga komitmen masing-masing calon.

Nawardi menjelaskan, terdapat lima aspek utama yang menjadi dasar penilaian Komite IV. Kelima aspek tersebut meliputi pemahaman terhadap tugas dan fungsi BPK, pemahaman hubungan kelembagaan BPK RI dan DPD RI, integritas, visi dan misi, serta pengalaman dan kepemimpinan.

β€œSeluruh tahapan dijalankan dengan menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, objektivitas, profesionalitas, dan independensi,” jelasnya.

Dalam proses seleksi, Komite IV DPD RI memberikan perhatian khusus terhadap kemampuan calon dalam menjaga independensi BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara.

Selain itu, para calon juga didalami mengenai efektivitas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, kualitas belanja negara dan daerah, pengawasan transfer ke daerah dan dana desa, hingga pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Isu kemandirian fiskal daerah, pemeriksaan berbasis risiko, serta pemanfaatan teknologi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik juga menjadi bagian dari materi pendalaman.

Setelah seluruh proses penilaian dilakukan, Komite IV akan menyusun 10 nama calon berdasarkan hasil penilaian terbaik untuk disampaikan kepada DPR RI.

Kesepuluh nama tersebut selanjutnya menjadi bahan pertimbangan DPR dalam menentukan dua Anggota BPK RI untuk periode 2026–2031.

β€œKami, DPD RI selaku perwakilan daerah tentunya berharap bahwa DPR RI dapat memperhatikan pertimbangan dan rekomendasi yang kami sampaikan dalam memilih Anggota BPK RI,” kata Nawardi.

Kewenangan DPD RI memberikan pertimbangan tersebut merupakan amanat Pasal 23F ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.

Ketentuan mengenai proses tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

(LS/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru