Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Mahalnya biaya politik di Indonesia memicu kekhawatiran masyarakat. Mereka khawatir jika biaya politik tinggi maka para pejabat publik yang terpilih akan melakukan korupsi demi mengembalikan modal politik saat pemilihan umum (Pemilu).
Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Fauziah saat audensi dengan masyarakat terkait dengan soal wacana Pilkada dikembalikan ke DPRD.
Baca Juga : Solusi Biaya Mahal dan Rentan Korupsi, Firman Soebagyo Tegaskan Dukung Pilkada Lewat DPRD
“Masyarakat khawatir kalau biaya politik tinggi maka korupsi juga akan tinggi,” katanya, Rabu (18/12/2024).
Aspirasi yang diterima dari masyarakat ini, sejalan dengan peryataan Presiden Prabowo bahwa sistem Pilkada melalui DPRD dapat mengurangi pengeluaran anggaran yang signifikan.
Mantan Menteri Ketenagakerjaan ini menekankan bahwa sistem pemilihan langsung dianggap terlalu mahal dan menjadi beban dalam proses demokrasi di Indonesia.
Baca Juga : Bersaksi di Sidang Tipikor, Ahok Tantang Jaksa Periksa Menteri BUMN hingga Presiden
Padahal, anggaran tersebut menurut Presiden, dapat digunakan untuk hal yang lebih produktif misalnya membantu gizi anak-anak hingga pembangunan infrastuktur dasar.
Baca Juga : Proyek Fiktif, Dua PPK Dinas Perkimtan Palembang Ditetapkan Sebagai Tersangka
“Mahalnya biaya politik ini membuat masyarakat yang saya temui minta sistem pemilu harus dilakukan evaluasi,” katanya.
Ida mengatakan, ada juga masyarakat yang memberi masukan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi lembaga tertinggi negara. MPR juga diharapkan memiliki kewenangan memilih Presiden dan menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
“Aspirasi dari masyarakat Jakarta ini yang kemudian akan menjadi catatan dan akan saya sampaikan ke Parlemen,” tandasnya.
Baca Juga : DPR dan Pemerintah Pastikan Pilpres Tetap Langsung, RUU Pilkada Tak Masuk Prolegnas 2026
(cw1/Nusantaraterkini.co)
