Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co, BINJAI - Lantunan sholawat dari dalam gedung DPRD Kota Binjai berkumandang saat seratusan mahasiswa dan masyarakat Kota Binjai, Sumatera Utara, menggeruduk kantor DPRD Kota Binjai, Senin (1/9/2025).
Massa datang membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan kecaman dan kekesalan terhadap anggota DPR RI.
Salahsatu spanduk bertuliskan "DPR Wakil Rakyat, Tapi Rasa Ketua". Ada juga yang bertuliskan "Masyarakat Pintar Kelen yang Tolol".
Baca Juga : Terekam CCTV, Sepasang Kekasih Kompak Curi Sepeda Motor Mahasiswa UMA
Kemudian, aksi demo ini juga mempertontonkan tarian tradisional yang dilakukan oleh seorang mahasiswi PC Himmah Kota Binjai, dihadapan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Binjai.
Sambil menari, mahasiswa itu membawa sebuah kotak untuk mengutip uang. Tujuannya agar uang yang dikutip tersebut diberikan kepada anggota DPR RI yang kegirangan setelah diduga mendapat kenaikan gaji Rp 3 juta perhari.
"Tarian ini tari tradisional yang memang betul-betul dilestarikan, bukan karena yang hari ini untuk kenaikan gaji," ujar salah seorang orator aksi.
Baca Juga : Pemkab Tapsel Terkesan Biarkan Jalan Rusak di Desa Sibara-bara
Ketua PC Himmah Kota Binjai, Rahmad menjelaskan kedatangan mahasiswa bersama masyarakat ke kantor DPRD Kota Binjai.
"Pertama insiden anggota DPR RI yang berjoget karena telah mencoreng martabat lembaga negara dan mempermalukan rakyat Indonesia," kata Rahmad.
Adapun yang kedua menolak dengan tegas peraturan menteri keuangan nomor 85 tahun 2024 tentang mengenai Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Karena menurut Rahmad kebijakan itu hanya menambah penderitaan rakyat kecil yang makin terhimpit.
Baca Juga : Polsek MBG Dibakar, Kapolres Madina Akui Kesalahannya di Depan Masyarakat
"Ketiga meminta kepada Pemerintah Kota Binjai agar segera melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD retribusi parkir yang menjadi ladang kebocoran," ujar Rahmad.
Selanjutnya mereka menuntut agar DPRD Kota Binjai menyampaikan somasi dari rakyat Kota Binjai kepada DPR RI, agar menjaga kesakralan kantor DPR RI.
"Mengingatkan Wali Kota Binjai atas pemberlakuan PMK 85/2024 yang terbukti tidak pro rakyat. Membentuk satgas retribusi parkir dengan melibatkan rakyat, mahasiswa, dan pemuda sebagai bentuk pengawasan nyata terhadap kebocoran PAD," kata Rahmad.
Baca Juga : Kapolres Simalungun Hadir di Perayaan Natal Simalungun, Tegaskan Komitmen Menjaga Kerukunan Umat
"Mengultimatum DPRD Kota Binjai untuk lebih tegas dalam menjalankan pengawasan, jika tidak DPRD sama aja telah berkhianat kepada rakyat Kota Binjai khususnya," sambungnya.
Dengan ini Rahmad menegaskan, aksi yang mereka lakukan bukan sekedar formalitas, melainkan sebuah gerakan moral mahasiswa untuk membela kepentingan rakyat.
Ketua DPRD Binjai, Gusuartini Br Surbakti yang hadir-hadir di tengah-tengah massa aksi, menerima segala aspirasi dan tuntutan para mahasiswa dan masyarakat.
"Di sini memang tempat menyampaikan aspirasi masyarakat dan mahasiswa. Kami juga meminta selama menggelar aksi jangan ada ribut-ribut, dan jangan anarkis," ujar Gusuartini.
Lanjut Gusuartini, DPRD Kota Binjai mengucapkan turut berduka cita atas kejadian yang dialami salahseorang Ojek Online (Ojol) yang meninggal dunia saat aksi yang terjadi di Jakarta.
"Terhadap somasi yang seperti disampaikan, akan kami sampaikan ke pihak yang terkait. Dan buk sekwan catat ini apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa," kata Gusuartini.
"Kami akan kawal sepenuhnya. Termasuk kami akan panggil wali kota soal PMK 85/2024 yang tidak pro rakyat," tutupnya.
Usai mendengar jawaban Ketua DPRD Kota Binjai, massa aksi pun melakukan pembakaran ban.
Usai menyampaikan aspirasinya, seratusan massa ini kemudian membubarkan diri dengan kondusif.
(Dra/nusantaraterkini.co).
