Komisi X Nilai Harus Ada Kajian Obektif soal Game PUBG Dibatasi

nusantaraterkini.co, JAKARTA - Komisi X DPR menilai harus ada dasar kajian yang objektif soal rencana Pemerintah membatasi game online Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) buntut ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. 

"Rencana untuk memblokir game online seperti game PUBG, atau game online lainnya, saya kira tetap harus didasarkan pada kajian yang objektif dan berbasis data, bukan sekadar reaksi terhadap kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani, Selasa (11/11/2025).

Lalu Ari sapaan akrbanya bilang, Pemerintah perlu melibatkan para ahli psikologi, pendidikan, serta pelaku industri game untuk menilai dampak sebenarnya dari game PUBG terhadap perilaku anak-anak maupun remaja. 

Ia menambahkan pemerintah perlu memperkuat sistem klasifikasi usia dan pengawasan konten game daring agar penggunaannya sesuai dengan nilai-nilai pendidikan dan tidak berdampak psikologis yang negatif.

"Namun meskipun (nantinya) game online, terutama yang mengandung kekerasan, ditutup, peningkatan literasi digital dan pengawasan orang tetap harus dilakukan, agar penggunaan game online di kalangan pelajar lebih terarah (diarahkan ke cabang olahraga e-sport) karena pendidikan karakter dan pengawasan terhadap anak, tetap merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga dan sekolah," ujar Lalu Ari.

Lalu Ari menyebut game seperti PUBG memang bisa mempengaruhi perilaku pelajar di sekolah. 

"Game seperti PUBG berpotensi mempengaruhi sikap pelajar, di mana paparan konten kekerasannya secara intens dapat meningkatkan kecenderungan agresif dan mengurangi empati, yang berisiko terbawa dalam interaksi sosial di sekolah," tutur dia.

Meski begitu, dampak ini juga bergantung pada kepribadian, durasi bermain, serta pengawasan dari orang tua. 

Oleh karena itu, pengawasan orang tetap harus dilakukan, agar penggunaan game online di kalangan pelajar lebih terarah.

Misalnya arahkan ke cabang olahraga e-sport, dan lain-lain, karena pendidikan karakter dan pengawasan terhadap anak, tetap merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga dan sekolah," tegas legislator dapil NTB ini. 

(cw1/nusantaraterkini.co)