Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Mardani Ali Sera, menegaskan pentingnya pembaruan perspektif dalam diplomasi dan tata kelola pemerintahan. Pasalnya, dunia tengah memasuki fase baru yang tidak lagi dapat dipetakan dengan kerangka lama.
“Kita hidup dalam dunia baru. Dan seperti kata pepatah, kita tak bisa menemukan pulau baru dengan peta yang lama,” ujar Mardani, Kamis (22/5/2025).
Mardani menyinggung berbagai peristiwa global seperti kebijakan proteksionis Donald Trump, konflik bersenjata di Eropa Timur, serta krisis Timur Tengah pasca serangan 7 Oktober 2023. Menurutnya, rangkaian peristiwa itu menandai perubahan mendasar dalam arsitektur geopolitik dan ekonomi global.
Baca Juga : Demi Perbaiki Kualitas Demokrasi, Revisi UU Pemilu Wajib Dilakukan
"Termasuk, tantangan baru dari perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan mata uang kripto. Teknologi seperti crypto memang efisien, tapi sekaligus menjadi surga bagi transaksi ilegal lintas negara. Ini mengubah lanskap keamanan siber dan ekonomi global,” kata Mardani.
Dalam forum tersebut, ia menyampaikan bahwa Indonesia tengah bersiap untuk memperkuat keterlibatan di forum-forum parlemen internasional seperti AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) dan IPU (Inter-Parliamentary Union). Menurutnya, kolaborasi antarnegara melalui jalur diplomasi parlemen — atau yang dikenal sebagai second-track diplomacy — menjadi semakin penting di era multipolar saat ini.
Tak hanya dalam skala global, Mardani juga menekankan komitmen Indonesia terhadap tata kelola pemerintahan terbuka. Ia menyebut bahwa Indonesia, sebagai pendiri Open Government Partnership (OGP) sejak 2011, kini perlu memperkuat kembali implementasi keterbukaan informasi, termasuk di parlemen.
Baca Juga : Jika 'Pemilu Daerah' Digelar 2031, Mardani Usulkan Dua Opsi Ini untuk Jabatan DPRD
“Kalau kita ingin beresin negara, kita harus mulai dari parlemen. Dan itu artinya kita harus mendorong open parliament sebagai bagian dari reformasi kelembagaan,” tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Di akhir, Mardani menyampaikan bahwa buku diplomasi parlemen bukan sekadar dokumentasi, melainkan ajakan terbuka untuk berkolaborasi. “Semua bisa mendengar, mengkritik, dan berkontribusi dalam kerja-kerja diplomasi BKSAP,” ucapnya.
Acara ini turut dihadiri jajaran anggota parlemen, perwakilan media, dan mitra kerja sama internasional.
(cw1/nusantaraterkini.co)
