Kemnaker Bangun 60 Balai Pelatihan dan Gratiskan Sertifikasi Sejuta Warga ​

Nusantaraterkini.co, JAKARTA— Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan pembangunan 60 balai pelatihan kerja yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia guna memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan vokasi. Selain perluasan infrastruktur, Kemnaker menyiapkan program pelatihan bertarget satu juta peserta dalam satu tahun yang seluruh pembiayaannya ditanggung penuh oleh pemerintah, termasuk fasilitas sertifikasi kompetensi.

​Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia (FTPVI) Tahun 2026 di Jakarta.

​“Kita akan siapkan pelatihan bagi 1 juta orang dalam satu tahun yang ditanggung secara penuh oleh pemerintah, lengkap dengan sertifikasinya,” tegas Yassierli dalam keterangan resminya, Selasa (13/10/2026).

​Program pelatihan berskala besar ini dirancang untuk mendongkrak daya saing angkatan kerja nasional agar mampu beradaptasi dengan tuntutan pasar kerja global. Kemnaker mendorong pendekatan berbasis keahlian (skill-first) untuk memastikan para pencari kerja memiliki bekal keterampilan konkrit yang sesuai dengan kriteria penerimaan tenaga kerja di berbagai sektor industri.

​Guna memastikan keterlibatan pelatihan tepat sasaran, Kemnaker mengoptimalkan pemanfaatan data pasar kerja melalui sistem Labor Market Intelligence (LMI) serta memperbarui Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI). Langkah ini diambil untuk memetakan secara presisi jenis kebutuhan jabatan dan kualifikasi keahlian yang tengah dicari oleh dunia usaha saat ini.

​Menteri Ketenagakerjaan menilai keberadaan pangkalan data dan kualifikasi keahlian menjadi tolok ukur utama perusahaan modern dalam menyerap tenaga kerja berkualitas.

​“Yang saat ini dicari oleh perusahaan yang memiliki big data adalah kompetensinya, itu yang disebut dengan skill, dan kita sedang mencoba untuk membangun itu pada angkatan kerja di Indonesia,” jelas Yassierli.

​Ditambahkannya, penyelarasan program pelatihan vokasi ini membutuhkan sinergi erat antara pemerintah, institusi pendidikan, dan pelaku industri. 

"Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara kualifikasi lulusan lembaga pelatihan dan kebutuhan riil di dunia kerja," pungkasnya.

(Emn/Nusantaraterkini.co)