Riset Trend Asia Sebut PLTU Captive dan Ekspor Batubara Pemicu "BlackOut"

Nusantaraterkini.co, ​JAKARTA — Riset terbaru organisasi lingkungan Trend Asia mengungkapkan, gelombang pemadaman listrik secara meluas (blackout) yang melanda berbagai daerah di Indonesia sepanjang tahun 2026 dipicu oleh lemahnya tata kelola rantai pasok batubara. Ketimpangan pengawasan kewajiban pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) serta masifnya penggunaan PLTU captive industri dinilai menjadi akar masalah utama. 

​Laporan bertajuk "Indonesia Blackout: Mengungkap Masalah Struktural Rantai Pasok Batubara" tersebut resmi dirilis di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Riset ini memaparkan krisis pasokan terjadi lantaran perusahaan tambang lebih memprioritaskan alokasi komoditas batubara untuk pasar ekspor dan kawasan industri. 

​Krisis energi domestik dan defisit stok batubara melanda sejumlah pembangkit utama seperti PLTU Cilacap dan PLTU Paiton, yang berujung pada peristiwa blackout di berbagai wilayah mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Batam. Pada saat yang sama, Indonesia justru mencatatkan angka ekspor batubara melebihi 231,06 juta ton hanya dalam kurun semester pertama tahun 2026. 

​Disparitas harga serta lemahnya penegakan sanksi penunggak komitmen DMO dinilai mendorong sejumlah produsen mengabaikan jadwal pasokan listrik publik untuk PLN. 

“Gelombang pemadaman listrik ini adalah alarm keras bahwa tata kelola batubara kita diprioritaskan untuk keuntungan pasar ekspor dan industri ekstraktif ketimbang kebutuhan dasar kelistrikan publik. Ketimpangan pengawasan DMO harus dihentikan jika pemerintah serius ingin menjamin ketahanan energi masyarakat,” tegas Peneliti Trend Asia, Herdanang Fauzan.

​Laporan Trend Asia turut mencatat pada periode Januari 2025 hingga Juni 2026, sebanyak 113,9 juta ton batubara mengalir untuk operasional PLTU captive di kawasan industri. Angka tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan pasokan untuk PLTU PLN dan independent power producer (IPP) publik yang hanya sebesar 64,9 juta ton. Dampak dari krisis kelistrikan ini dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha mikro di daerah. 

Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan, Raden Rafiq, mengungkapkan, pemadaman listrik bergilir yang berlangsung dari 3,5 hingga 6 jam sehari sejak Juni telah memicu kerugian ekonomi. 

​“Lingkungan rusak dan warganya tetap mengalami kekerasan struktural bahkan tak luput dari pemadaman listrik walaupun menjadi daerah penghasil batubara terbesar. Secara bergilir, listrik mati 3,5 hingga 6 jam dalam sehari. Pemadaman listrik yang terjadi sejak Juni hingga kini merugikan warga dan para pengusaha UMKM, karena merusak alat elektronik seperti kulkas, oven, dan lainnya,” ujar Raden Rafiq. 

​Kondisi serupa disuarakan oleh Gian Purnama Sari dari WALHI Sulawesi Tenggara. Ia menyoroti aktivitas PLTU captive di area industri smelter Proyek Strategis Nasional (PSN) yang melahap pasokan energi sekaligus merusak lingkungan warga sekitar. 

​“Aktivitas PLTU captive skala masif di kawasan industri smelter terutama yang berlabel PSN telah mengalihkan dan melahap pasokan energi secara drastis, sekaligus memperparah krisis lingkungan hidup serta penyempitan bahkan menghilangkan ruang hidup warga sekitar,” kata Gian Purnama Sari. 

​Atas temuan tersebut, Trend Asia mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan DMO, menghentikan penambahan izin PLTU captive baru, serta menindak tegas perusahaan tambang yang mangkir dari kewajiban pasok domestik demi menjamin ketahanan energi masyarakat.  

(Emn/Nusantaraterkini.co)