Kejagung Tetapkan Ketua Yayasan Food Security Review Jadi Tersangka Baru Korupsi MBG

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026. Kali ini, penyidik menetapkan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harimas Sihombing (GHS), sebagai tersangka baru.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah ditemukan bukti keterlibatan GHS dalam proses pengaturan izin pendirian dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut penyidik, sejumlah yayasan yang diajukan sebagai mitra program MBG sebenarnya tidak memenuhi persyaratan. Namun, yayasan tersebut tetap memperoleh persetujuan melalui dugaan rekayasa proses verifikasi pada portal mitra Badan Gizi Nasional (BGN).

"Dalam penyelidikan terungkap bahwa GHS diduga mendapat peran langsung dari mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, untuk mencari mitra dalam pelaksanaan program MBG. Dari proses tersebut, GHS disebut melakukan penjualan izin pendirian dapur SPPG kepada sejumlah pihak," jelas Syarief dikutip Jumat (19/6/2026).

Penyidik menduga sebagian dana yang diperoleh dari penjualan izin tersebut kemudian diserahkan kepada Dadan Hindayana dalam bentuk uang rupiah maupun mata uang asing secara tunai.

Dengan penetapan ini, jumlah tersangka dalam perkara dugaan korupsi MBG bertambah menjadi enam orang. GHS dijerat dengan sejumlah pasal tindak pidana korupsi dan ketentuan dalam KUHP terbaru.

"Saat ini, tersangka telah ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung guna kepentingan penyidikan lebih lanjut," pungkasnya.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan lima tersangka lain dalam kasus yang sama, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, Asep Yusuf Somantri yang disebut sebagai orang dekat Sony, serta Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal, Andri Mulyono.

Kejagung menegaskan akan terus menelusuri aliran dana dan pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus yang merugikan tata kelola Program Makanan Bergizi Gratis tersebut.

(Dra/nusantaraterkini.co)