Jelang Ramadan dan Idul Fitri, Pemerintah Harus Kreatif Jaga Stabilitas Harga Pangan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Riyono mengkritik ketergantungan pemerintah pada operasi pasar, yang selama ini dianggap sebagai obat sementara. Operasi pasar selalu digelar pemerintah jelang dan saat menghadapi hari raya keagamaan.

"Kami meminta Badan Pangan Nasional (BPN) segera mengisi stok beras cadangan di gudang Bulog yang saat ini kosong. Tidak selalu mengandalkan operasi pasar terus," kata Riyono menanggapi persoalan kenaikan harga bahan pokok dan rencana operasi pasar saat bulan Ramadan dan Idul Fitri, Jumat (28/2/2025).

Politikus PKS ini mengingatkan, stabilitas harga pangan tidak hanya bergantung pada situasi pasar. Pemerintah harus lebih proaktif dalam memastikan stok pangan tersedia dengan baik.

Pemerintah, menurut Riyono, perlu membuat solusi jangka panjang untuk mengelola persoalan pangan ini. Seperti membentuk bulog-vlog kecil di setiap kabupaten/kota yang bertugas menjaga stabilitas harga pangan.

Dengan anggaran sekitar Rp 16 triliun di BPN untuk menyerap 3 juta ton beras, maka pemerintah diharap dapat lebih cepat bertindak. Hal itu agar tidak terjadi kepanikan di masyarakat menjelang Ramadan.

"Pangan adalah kebutuhan dasar. Jika harga tidak terkendali dan daya beli masyarakat melemah, dampaknya bisa luas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Riyono yang juga legislator dapil Jateng ini.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Indef Eko Listiyanto menilai jika birokrat kita tidak belajar dari masalah yang terjadi berulang-ulang seperti menjelang puasa maupun idul fitri.

“Soal operasi pasar misalnya, itu dilakukan dengan mencicil sehingga kurang bahkan tidak berdampak terhadap stabilitas harga. Padahal, kalau operasi.pasar dilakukan sesuai waktunya, dan produksinya cukup, maka harga bisa diantisipasi,” ujarnya.

Ia membandingkan penjualan pakaian, yang dilakukan dengan banyak cara oleh pengusaha agar terjual banyak, tapi hal itu tidak terjadi pada pangan. Lalu, apakah peran Bulog gagal?. 

“Kalau pemerintah tetap impor, maka titik gagalnya Bulog bagaimana memastikan kemandirian pangan itu sendiri. Ditambah dengan banyaknya PHK, industri tutup, daya beli masyarakat berkurang, maka akan terjadi inflasi, meski inflasi di 2024 hanya 1,57%. Jadi, pemerintah harus mewaspadai segala kemungkinan yang akan terjadi,” ungkapnya.

(cw1/nusantaraterkini.co)