Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada seluruh kader PDIP agar memposisikan sebagai penyeimbang dan bukan sebagai bagian pemerintah ataupun oposisi.
Menanggapi instruksi PDIP ini, Pengamat Politik dari Rumah Politik Indonsia Fernando Emas menilai, dalam sistem presidensial tidak dikenal opisisisi sehingga Megawati menggunakan istilah yang tepat sebagai penyeimbang.
Sebab, keberadaan PDI Perjuangan di luar pemerintahan memang sangat dibutuhkan sebagai penyeimbang sehingga melakukan kontrol terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga : Penilaian Pengamat soal Megawati Rangkap Jabatan Sekjen PDIP: Mungkin Ingin Kondisi Politik Mereda Dulu
"Saya berharap posisi PDI Perjuangan yang tetap berada di luar pemerintahan akan mampu melakukan kontrol pemerintahan Prabowo Subianto bersama masyarakat, sehingga tidak akan semena-mena dalam menjalankan pemerintahan," katanya, Selasa (5/8/2025).
Walaupun PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan namun hubungan antara Megawati dengan Puan akan tetap baik. Lebih tepat bagi PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang daripada masuk dalam pemerintahan untuk kepentingan pemilu yang akan datang.
Selain soal sikap politik partai yang tidak ikut dalam lingkaran kekuasaan menurut Fernanfo PDI Perjuangan lebih dahulu pernah melakukannya selama 10 tahun ketika SBY menjadi Presiden sejak tahun 2004 sampai 2014. Setelah menjadi penyeimbang, PDI Perjuangan berhasil menjadi partai pemenang pemilu dan menjadikan kadernya Joko Widodo menjadi Presiden.
Baca Juga : Hasto Kristiyanto Tak Ada Dalam Struktur Baru DPP PDIP, Ketum Megawati Soekarnoputri Rangkap Jabatan Sekjen
"Sepertinya Megawati belajar dari pengalaman tersebut, sehingga berharap akan tetap bertahan menjadi pemenang pemilu legislatif dan menghantarkan kadernya menjadi presiden pada pemilu 2029," tegasnya.
Parpol Harus Bekerjasama
Sementara itu Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim mengapresiasi sikap PDIP yang mengklaim menjadi penyeimbang Pemerintahan Prabowo. Sebab, menurutnya Pemilu sudah selesai dan tidak ada lagi kompetisi.
"Memang demikian seharusnya bersikap, karena pilpres sudah berakhir," kata Hermawi.
Hermawi mendorong semua partai politik termasuk PDIP agar saling bekerja sama dengan pemerintahan yang sedang berjalan. Menurut dia, tujuan partai politik semata membangun negeri.
"Kita semua sebagai komponen anak bangsa harus bahu-membahu bersama pemerintah yang ada, untuk membangun negeri ini, mengejar ketertinggalan kita dari negara-negara lain," ujarnya.
Baca Juga : Terpilih Lagi jadi Ketua Umum PDIP, Pengamat: Megawati Harus Tetap Kritisi Pemerintahan Prabowo
Selain itu, Hermawi menilai sikap Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menginstruksikan kadernya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan sikap negarawan.
"Sikap Ibu Mega yang menginstruksikan agar kader PDIP pendukung pemerintah adalah sikap seorang negarawan," tuturnya.
Sebelumnya, Megawati memberikan instruksi kepada seluruh kader dalam acara Kongres VI PDIP di Bali pada beberapa waktu lalu.
Dalam kesempatan itu, Megawati menegaskan PDIP tidak bersikap sebagai oposisi ataupun berkoalisi dengan pemerintahan.
"Oleh karena itu, PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada di dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," kata Megawati.
(cw1/nusantaraterkini.co)
