Nusantaraterkini.co, SUMUT - Harapan ekonomi Sumut tumbuh 5 persen sirna, meski pada tahun 2025 ada perayaan keagamaan seperti Ramadan dan Idul Fitri 1446 H.
Ekonomi Sumut hanya tumbuh 4.67% di kuartal pertama tahun 2025, yang justru terjadi disaat ada perayaan keagamaan seperti Ramadhan dan Idul Fitri.
“Walaupun masih sesuai dengan proyeksi saya sebelumnya bahwa pertumbuhan ekonomi Sumut akan melambat di kisaran 4.6% hingga 4.8%. Namun dengan realisasi pertumbuhan ekonomi di level saat ini, maka potensi pertumbuhan ekonomi di kuartal selanjutnya akan terus memburuk,” kata Pengamat Ekonomi Sumut Gunawan Benjamin, Senin (5/5/2025).
Ia mengatakan hal itu terjadi kemungkinan karena Sumut telah kehilangan motor penggerak ekonomi di kuartal selanjutnya. Yang jelas, masih dikatakan Gunawa Benjamin, pertumbuhan ekonomi Sumut tidak lagi bisa mengandalkan belanja pemerintah yang justru tengah melakukan efisiensi.
“Karena memang biasanya di kuartal selanjutnya ada penyerapan anggaran belanja yang besar dari pemerintah. Dan kita sudah tidak bisa mengharapkan belanja tersebut untuk menggerakkan ekonomi Sumut ke arah 5 persen,” akunya.
Justru disaat ini ekonomi Sumut tengah menghadapi ancaman serius dari meningkatnya tensi perang dagang. Bahkan sejumlah negara besar seperti AS akan mengalami resesi, dan banyak negara lain akan mengalami perlambatan ekonomi.
“Ekonomi Sumut tengah berada dalam perlambatan serius, yang sudah tercermin dari kondisi daya beli masyarakat yang melemah sebelumnya,” katanya.
Baca Juga: AS Kian Dekat Dengan Resesi, IHSG Turun dalam di Awal Pekan
Dikatakannya, pupus sudah harapan pertumbuhan ekonomi Sumut di angka 5%. Akan tetapi asa untuk mempertahankan ekonomi Sumut agar tidak terpuruk lebih dalam masih terbuka
“Yang penting kita mematok target pertumbuhan ekonomi yang realistis. Dengan membaca situasi yang sekarang, Sumut berpeluang untuk tumbuh 4.4 persen hingga 4.7 persen,” ujarnya.
Dan yang paling penting adalah bagaimana mempertahankan daya beli masyarakat. Di mana, sambung Gunawan, sayangnya belanja masyarakat belakangan ini mengalami tekanan yang cukup hebat. “Saya menggunakan indikator sumber protein atau lauk yang dijadikan sebagai tolak ukur melemahnya daya beli,” katanya.
Gunawan Benjamin pun merincikan hal tersebut, pertama, terjadi penurunan konsumsi untuk daging ayam, daging sapi dan telur ayam. “Data saya menunjukan pada periode Januari hingga Maret 2025 terjadi penurunan konsumsi daging sapi sebesar 10.2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Rata-rata konsumsi daging sapi di triwulan pertama tahun 2024 sebesar 305.9 ribu ton per bulan, menjadi 274 ribu ton per bulan,” terangnya.
Baca Juga: CPO Alami Fluktuasi, Gunawan Benjamin: Penting Petani Sawit Masih Untung
Kedua, terjadi penurunan konsumsi daging ayam di tahun 2004 sebesar 0.3% dibandingkan dengan tahun 2023. Rata-rata produksi ayam hidup di wilayah Sumut, Aceh dan Riau sebanyak 70.57 juta ekor per bulan di tahun 2024.
Lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tahun 2023 yang sebesar 70.78 juta ekor per bulannya. Bahkan berdasarkan hasil observasi saya, di bulan Mei nanti produksi daging ayam akan berada dikisaran 60.6 juta ekor, atau yang paling rendah dalam periode satu tahun terakhir.
“Melemahnya permintaan atau konsumsi masyarakat menjadi satu pendorong melemahnya harga daging ayam selama bulan April kemarin. Yang membuat peternak frustasi dan melemahkan kemampuan finansial peternak untuk mengisi kandang. Atau kemampuan peternak untuk kembali beternak melemah seiring dengan penurunan harga jual sebelumnya,” ujarnya.
Ketiga, harga telur ayam bergerak anomali (turun) disaat jelang Idul Fitri 1446 H. Di mana penurunan harga bisa dipantau melalui PIHPS. Sebuah kondisi yang tak biasa ditunjukan oleh penurunan harga telur ayam (paling murah) dari kisaran 1.500 per butir, menjadi 1.400/1.300 per butir saat Ramadan dan Idul Fitri.
BPS mencatat telur menjadi penyumbang deflasi pada bulan Maret, yang justru bertepatan dengan Ramadan dan Idul Fitri.
Keempat, dibulan maret yang bertepatan dengan Ramadan dan Idul Fitri 1446 H, Sumut sebenarnya merealisasikan deflasi jika tanpa kebijakan mormalisasi tarif listrik. “Diskon tarif listrik yang berakhir membuat Sumut harus merealisaikan inflasi. Padahal jika dilihat dari pengeluaran untuk makanan dan minuman, transportasi, kesehatan atau mayoritas harga dari sisi pengeluaran merealisasikan deflasi,” pungkasnya.
(Akb/nusantaraterkini.co">nusantaraterkini.co)
