DPR Soroti 72 Tersangka Karhutla, Audit Korporasi Dinilai Jadi Solusi

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah segera melakukan audit korporasi terhadap seluruh perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri.

Alex menilai audit korporasi penting untuk memastikan penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman api dan penindakan pelaku di lapangan, tetapi juga menyasar pihak yang bertanggung jawab di tingkat pengambil keputusan.

“Audit korporasi ini menjembatani celah antara peristiwa kebakaran di lapangan dengan pertanggungjawaban di tingkat pengambil keputusan. Dengan audit, kita tidak hanya memadamkan api, tetapi juga memadamkan niat untuk membakar,” tegas Alex, Senin (24/8/2026).

Desakan politisi Fraksi PDIP DPR RI itu disampaikan merespons penetapan 72 tersangka kasus karhutla oleh Bareskrim Polri. Penetapan tersebut merupakan hasil penanganan 89 laporan polisi di sembilan wilayah hukum Polda yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan.

Sembilan wilayah tersebut yakni Polda Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara.

Menurut Alex, praktik pembakaran lahan oleh korporasi dapat dihentikan secara permanen apabila setiap perusahaan mengetahui bahwa aktivitasnya akan diawasi dan diaudit secara ketat, transparan, serta dikenai sanksi tanpa pandang bulu.

“Oleh karena itu, pemerintah harus mewajibkan audit korporasi sebagai bagian dari perpanjangan izin usaha setiap tahun. Inilah solusi nyata yang selama ini terabaikan,” ujar 

Alex yang juga Ketua DPD PDIP Sumatera Barat. Ia mengatakan audit korporasi juga dapat menjadi instrumen untuk mengungkap aktor intelektual di balik terjadinya titik-titik api karhutla.

Alex mengingatkan, Indonesia pernah mengalami bencana karhutla besar pada 1997-1998. Saat itu, sekitar 9 juta hektare lahan di Pulau Kalimantan dilanda kebakaran dan menimbulkan dampak lingkungan yang luas di kawasan Asia Tenggara.

“Dari audit korporasi, kita juga bisa memastikan kepatuhan terhadap perizinan dan rencana kerja memang benar-benar dilaksanakan atau sekadar menjadi dokumen administratif,” jelasnya.

Menurut Alex, penerapan audit secara menyeluruh juga dapat menciptakan efek jera sekaligus memastikan keadilan hukum dalam penanganan karhutla. Audit, kata dia, dapat memberikan gambaran akurat mengenai kerugian ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkan akibat kebakaran.

Selain itu, audit korporasi dinilai dapat membantu memutus rantai pasokan sekaligus insentif ekonomi yang mendorong praktik pembakaran lahan.

“Sembari melakukan audit korporasi, kita juga mendesak pengawasan terpadu terhadap pembukaan lahan perkebunan, sebagai langkah antisipasi dalam jangka pendek,” tegas Alex.

Di sisi lain, Alex meminta pemerintah memperkuat insentif bagi perusahaan maupun masyarakat yang melakukan pembukaan lahan tanpa metode pembakaran.

Insentif tersebut, menurutnya, dapat berupa subsidi alat berat, akses kredit lunak, hingga kemudahan perizinan bagi perusahaan yang terbukti menerapkan praktik ramah lingkungan.

“Masyarakat juga perlu diberikan pelatihan tentang teknik pembukaan lahan mekanis. Dengan demikian, mereka tidak ikut tergoda untuk membakar,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)