DPR Desak Mitigasi El Nino, Hujan Buatan hingga Pipanisasi Jadi Solusi

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Pemerintah didesak segera mengambil langkah mitigasi menghadapi potensi El Nino ekstrem yang diperkirakan berlangsung hingga Mei 2027. Penguatan fenomena iklim tersebut dinilai berisiko memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan berkepanjangan, hingga mengganggu ketahanan pangan nasional.

Anggota Komisi IV DPR Usman Husin, mengatakan peluang terjadinya El Nino dengan intensitas ekstrem disebut telah mencapai 98 persen. Karena itu, pemerintah diminta tidak menunda upaya antisipasi.

“Peluang El Nino ekstrem sudah di depan mata, mencapai 98 persen. Pemerintah jangan menunggu sampai hutan terbakar dan sawah retak-retak baru sibuk bertindak. Mitigasi harus dimulai dari sekarang secara terukur dan terkoordinasi,” ujar Usman, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, siklus musim kering telah mulai dirasakan sejak Mei 2026 dan diperkirakan berlanjut hingga tahun depan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, terutama di sektor pertanian.

Usman meminta pemerintah memprioritaskan langkah mitigasi di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur yang dinilai paling rentan mengalami penurunan curah hujan. Ia menekankan pentingnya menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat serta pasokan air untuk irigasi pertanian.

Sebagai langkah antisipasi, Usman mendorong optimalisasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan untuk meningkatkan cadangan air di waduk, embung, dan daerah tangkapan air sebelum puncak musim kemarau.

“Strategi modifikasi cuaca wajib dimaksimalkan di kawasan Indonesia Tengah dan Timur. Kerahkan teknologi untuk mengamankan cadangan air di embung dan bendungan. Ini adalah benteng pertahanan pertama kita melawan kekeringan berkepanjangan,” katanya.

Selain itu, ia mengusulkan percepatan pembangunan jaringan pipanisasi darurat dari sumber air terdekat menuju kawasan pertanian yang mulai mengalami kekurangan air. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan produksi pertanian dan mencegah gagal panen.

“Petani sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan modal besar untuk mengolah lahan. Jangan sampai kerja keras mereka berujung pada kebangkrutan hanya karena negara terlambat mengantisipasi iklim. Jika produksi pangan jatuh, harga komoditas di pasar melonjak, dan masyarakat luas yang akan menanggung akibatnya,” tutup Usman. 

(LS/Nusantaraterkini.co)