DPR Desak Karhutla Ditetapkan Bencana Nasional, Pemerintah Diminta Bergerak Maksimal

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan meminta pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan, menangani secara serius kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.

Daniel bahkan mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Menurutnya, karhutla telah terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, hingga daerah lainnya, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih serius, terkoordinasi, dan berskala nasional.

“Karhutla yang terjadi tidak lagi dapat dipandang semata sebagai persoalan lingkungan, tetapi telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan karena mengancam kesehatan, keselamatan, dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat,” ujar Daniel, Rabu (2/9/2026).

Daniel mengaku prihatin dengan kondisi masyarakat di sejumlah daerah yang harus menghadapi paparan asap akibat karhutla. Ia menyoroti kondisi Kalimantan yang selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan penting bagi paru-paru dunia.

“Kami sangat prihatin dengan bencana karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kalimantan dikenal dunia sebagai salah satu kawasan penting bagi paru-paru dunia. Tetapi hari ini masyarakat Kalimantan justru harus berjuang menghirup udara yang tercemar akibat kebakaran hutan dan lahan,” katanya.

Menurut Daniel, pemerintah tidak boleh membiarkan karhutla terus meluas dan membuat masyarakat hidup dalam kepungan asap. Paparan asap dalam waktu berkepanjangan berpotensi mengganggu kesehatan, terutama kelompok rentan seperti bayi dan anak-anak.

“Pemerintah harus menangani karhutla ini dengan sangat serius. Kita tidak bisa membiarkan karhutla semakin meluas dan membuat masyarakat semakin menderita karena paparan kabut asap yang mengancam kesehatan dan keselamatan mereka. Persoalannya sudah sangat serius dan negara harus hadir secara maksimal. Karhutla harus ditetapkan sebagai bencana nasional,” tegasnya.

Daniel menilai kondisi tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk meningkatkan seluruh upaya penanganan. Ia meminta masyarakat yang terdampak tidak dibiarkan menanggung sendiri dampak karhutla yang berlangsung dalam waktu lama.

“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus hidup dalam kondisi seperti ini. Segala kemampuan pemerintah harus dikerahkan untuk memadamkan api dan memastikan tidak ada lagi korban,” ujarnya.

Selain mengancam kesehatan, Daniel menyoroti dampak karhutla terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kepungan asap membuat warga kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal.

Menurutnya, mobilitas masyarakat dapat terganggu, kegiatan usaha ikut terdampak, sementara warga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas di luar rumah berpotensi kehilangan pendapatan.

Karena itu, Daniel meminta pemerintah menangani karhutla secara menyeluruh. Ia mendorong tim gabungan terus mengoptimalkan berbagai upaya, mulai dari pemadaman darat, water bombing, patroli udara, ground check, hingga pencegahan dan pengendalian di wilayah prioritas.

Namun, upaya pemadaman harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat di wilayah terdampak. Pemerintah diminta memastikan kebutuhan dasar dan layanan kesehatan tersedia selama kondisi darurat.

“Pemerintah harus memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan. Masker, alat kesehatan, oksigen, layanan kesehatan, dan kebutuhan lainnya harus tersedia, terutama bagi kelompok rentan. Jangan sampai masyarakat dibiarkan menghadapi bahaya asap sendirian,” kata legislator asal Kalimantan Barat tersebut. 

(LS/Nusantaraterkini.co).