Dwi Ajeng Desak BPK Diperkuat: Jangan Cuma Jago Periksa, Harus Berdampak

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau, Dwi Ajeng Sekar Respaty, mendorong penguatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di tengah semakin kompleksnya tantangan pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara.

Hal itu disampaikan Dwi Ajeng saat Anggota DPD RI Komite IV mendalami kapasitas dan gagasan para calon Anggota BPK RI, Senin (5/10/2026).

Menurutnya, penguatan BPK tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknis pemeriksaan. BPK juga harus mampu memastikan hasil pemeriksaan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola keuangan negara dan daerah secara berkelanjutan.

“Kita tidak hanya melihat kemampuan teknis pemeriksaan, tetapi juga bagaimana BPK dapat memastikan hasil pemeriksaan memberikan manfaat nyata bagi perbaikan tata kelola keuangan negara dan daerah,” ujar Dwi Ajeng, Senin (5/10/2026).

Ia menilai, kompleksitas pengelolaan keuangan negara membutuhkan lembaga pemeriksa yang memiliki kapasitas kuat, kredibel, serta mampu menjaga kualitas dan relevansi fungsi pemeriksaan.

Karena itu, pendalaman terhadap para calon Anggota BPK dinilai penting untuk memastikan kepemimpinan BPK periode mendatang mampu menjawab berbagai tantangan dalam pengawasan keuangan negara.

Dwi Ajeng juga menekankan pentingnya integritas dan independensi sebagai fondasi utama BPK dalam menjalankan mandat konstitusionalnya.

“BPK yang kuat membutuhkan kepemimpinan yang berintegritas dan independen. Dua hal ini menjadi fondasi penting agar fungsi pemeriksaan keuangan negara dapat berjalan secara kredibel dan memberikan kepercayaan publik,” tegasnya.

Ia menambahkan, proses pendalaman calon Anggota BPK merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan DPD RI untuk menilai kapasitas, gagasan, serta komitmen para calon dalam memperkuat fungsi pemeriksaan dan tata kelola keuangan negara.

Berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan, Komite IV DPD RI menetapkan 10 calon untuk mengisi dua jabatan Anggota BPK RI periode 2026–2031 yang selanjutnya akan direkomendasikan kepada DPR RI. 

(LS/Nusantaraterkini.co)