Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

Dorong Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara, Partai Gelora Giatkan Pendidikan Kewarganegaraan

Editor:  Rozie Winata
Reporter: Luki Setiawan
WhatsApp LogoTemukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah. (Foto: istimewa)

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan menggiatkan pendidikan kebangsaan atau pendidikan kewarganegaraan (civic education) kepada masyarakat.

Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah berpendapat, karena dalam negara demokrasi, ciri masyarakat demokratis adalah mereka yang mampu memahami, serta mengerti hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Baca Juga : Indonesia Berpotensi Dikuasai Negara Asing, Fahri Hamzah Ajak Elite Nasional Hadapi Ketidakpastian Situasi Geopolitik Global

"Kita perlu menggiatkan pendidikan kebangsaan atau di banyak negara disebut pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Agar kita mengerti hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara," katanya, Sabtu (7/2/2026).

Baca Juga : Persiapkan Masa Depan Bangsa, Partai Gelora Dorong Generasi Muda Melek Isu Geopolitik

Dari pemahaman terhadap hak dan kewajiban itu, menurut Fahri, akan membuat masyarakat secara aktif berpartisipasi untuk kebaikan kolektif.

"Negara demokrasi itu, mengasumsikan masyarakatnya tidak masa bodoh. Tetapi dia harus konsen, peduli dan peka terhadap apa yang terjadi di masyarakatnya," ujarnya.

Baca Juga : Fahri Hamzah Usul Bagun Rumah Tapak Dikenai Pajak Tinggi, Ini Alasannya

Bahkan agama, kata Fahri, juga meminta semua pemeluknya untuk peduli kepada sesama. Sebab, jika tidak peduli, maka mereka dianggap bukan bagian dari umat atau golongannya.

Hal ini tentu saja merupakan bentuk dari kepedulian sosial, serta tanggungjawab seseorang sebagai bagian dari anggota kelompok, masyarakat atau bangsa. 

"Itu sebabnya, Partai Gelora mengaktifkan kajian-kajian seperti ini, termasuk kajian tentang kesadaran untuk menjadi bagian dari masyarakat global," katanya.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (RI) ini mengatakan, kajian kebangsaan atau kewarganegaraan, menyangkut soal sejarah bangsa Indonesia, falsafah negara (Pancasila), serta ketatanegaraan dan pemerintahan yang dipengaruhi sistem politik.

"Supaya kita tahu apa yang terjadi sekarang ini di dalam keseharian kita. Dan kita sering berhadapan dengan orang yang tidak paham soal iti," katanya.

Karena itu, ia berharap agar masyarakat, khususnya fungsionaris dan kader Partai Gelora menjadi bagian orang yang paham masalah-masalah kebangsaan.

"Makanya saya sering mengkritik politisi, anggota dewan dan pejabat yang tidak bisa memisahkan, mana yang disebut prilaku sistem, dan mana prilaku individual," ungkapnya. 

Padahal, itu dua hal berbeda, antara prilaku sistem dan prilaku individual atau pribadi.

"Mereka ini kesulitan membaca gambar-gambar besar, terjebak melihat gambar-gambar kecil. Makanya mereka sibuk mengurusi hal yang kecil-kecil saja," katanya.

Bekas Politikus PKS ini menegaskan, bahwa situasi tersebut menyebabkan orang-orang Indonesia sulit keluar dari persoalannya.

"Korupsinya berulang-ulang terjadi, masalah kemiskinan tidak pernah tuntas dan sebagainya. Itu kenapa, karena kita terbiasa melihat gambar kecil, bukan gambar besar. Sehingga kita tidak tahu cara keluar dari masalah," tegasnya. 

Karena itu, seluruh komponen bangsa harus punya kemampuan untuk membaca gambar besar dari sistem pemerintahan, ketatanegaraan dan politik Indonesia secara bersamaan.

"Supaya kita mengerti, apa yang sedang terjadi. Kenapa kita bisa sampai di sini, dan kita akan kemana ke depan ini. Ini konsekuensi dari sistem pemerintahan, politik dan demokrasi kita sekarang," pungkas Fahri Hamzah.

(LS/Nusantarterkini.co)