Didik Rachbini Soroti Shadow Politics Jokowi dalam Dinamika Sidang MK ​

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini, menilai dinamika persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait posisi Gibran Rakabuming Raka membuka kembali diskursus mengenai personalisasi kekuasaan. Praktik shadow politics atau politik bayangan dinilai berpotensi melemahkan demokrasi di Indonesia.

​Menurut Didik, fenomena ini tidak sekadar menyangkut figur Gibran, melainkan menunjukkan bagaimana pengaruh politik seorang mantan pejabat tinggi dapat terus beroperasi di luar sistem formal pemerintahan.

​“Sidang MK dan pembuktian kebohongan ini membuka tabir manipulasi dan perangai politik Jokowi selama ini. Kita cendekiawan perlu membuat analisa tentang perilaku politik Jokowi di dalam sistem politik,” ujar Didik melalui catatan tertulisnya, yang diterima redaksi, Rabu (7/10/2026).

​Didik berpandangan, proses demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemunduran (democratic backsliding). Hal ini dipicu oleh dugaan intervensi kepentingan personal terhadap aturan main dan institusi demokrasi. Ia juga menyinggung perubahan klausul batas usia calon presiden dan calon wakil presiden melalui putusan MK sebagai contoh nyata kemunduran tersebut.

​“Perubahan klausul undang-undang dasar batas usia capres/cawapres melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka adalah contoh nyata dari democratic backsliding (kemunduran demokrasi). Ketika hukum atau konstitusi dapat disesuaikan demi kepentingan politik jangka pendek, kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan politik akan merosot, membuat sistem menjadi rapuh,” ungkapnya.

​Lebih lanjut, Didik menjelaskan, shadow politics merupakan bentuk kekuasaan informal yang bekerja dari luar sistem pemerintahan melalui jejaring politik dan figur yang memiliki loyalitas kepada mantan penguasa. Kondisi ini berisiko menciptakan dualisme kekuasaan antara pemegang mandat formal dan kekuatan informal.

​“Pemerintahan sekarang juga tidak luput dari praktek shadow politics Jokowi sehingga selama dua tahun terakhir ini terjadi dualisme kekuasaan, yang satu legal dan formal dan yang satu lagi lewat makhluk halus dari luar,” kata Didik.

​Kendati demikian, Didik mengapresiasi langkah perombakan kabinet (reshuffle) yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut dinilai sebagai momentum penting untuk menegaskan kembali prinsip sistem presidensial secara utuh dan menghilangkan keraguan publik atas dugaan dualisme kepemimpinan.

​“Jadi sudah benar presiden Prabowo melenyapkan shadow politics Jokowi dan menghilangkan keraguan masyarakat akan adanya dualisme kekuasaan. Kini kekuasaan yang formal tidak lagi menjadi bayang-bayang kekuasaan Jokowi,” tambahnya.

​Di akhir analisisnya, Didik mengajak elemen masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa untuk terus mengawal jalannya demokrasi agar praktik personalisasi kekuasaan tidak berulang pada masa depan.

​“Dengan praktek shadow politics seperti itu demokrasi Indonesia akan menjadi compang-camping. Sekarang setelah reshuffle, sistem presidensial menjadi lebih sehat, kekuasaan eksekutif sepenuhnya berada di tangan presiden yang menjabat,” pungkas Didik.

(Emn/Nusantaraterkini.co)