Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) akhirnya resmi mengumumkan pemecatan Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai. Banyak kalangan menduga jika didepaknya Jokowi dari kandang Banteng Moncong Putih bakal merusak serta melemahkan reputasinya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah memprediksi kekuatan politik Jokowi melemah pasca-didepak PDIP, kecuali yang bersangkutan bergabung dengan partai elite.
Dedi menuturkan, masyarakat tentu masih ingat ketika Megawati melabeli Jokowi sebagai petugas partai. Istilah petugas partai ini menuai kontroversi. Tak hanya itu, Megawati juga pernah menyebut “Jokowi bukan siapa-siapa tanpa PDIP” yang dianggap berjasa membesarkan namanya di kancah politik.
Klaim Megawati itu menjadi pro kontra. Meski sebagian setuju dengan pernyataan tersebut, namun tidak sedikit juga yang menganggap keberhasilan Jokowi memenangkan pilpres karena ‘nama nya lebih besar dari partai’. Kekalahan telak PDIP itu di Pilpres 2024 menjadi salah satu bukti bahwa PDIP kehilangan taji tanpa Jokowi.
Namun Dedi Kurnia Syah memiliki pandangan lain. Pengamat politik IPO ini justru mengatakan, pengaruh Jokowi pada pemilih atau publik sebenarnya tidak istimewa. Menurut Dedi, yang membuat Jokowi selama ini kuat karena pengaruhnya di lingkar kekuasaan, dan saat ini pengaruh kuasa itu berangsur memudar.
“Jokowi akan tetap kuat jika solid dan mendapat kepatuhan Prabowo sebagai presiden, jika tidak maka elite politik akan ikut meninggalkan Jokowi,” ucapnya, Rabu (18/12/2024).
Dalam kesempatan yang sama, Dedi juga memprediksi pertarungan Pemilu 2029, di mana keluarga Jokowi akan bergantung pada elite parpol yang menaunginya. Jokowi tidak lagi menjadi penentu kemenangan, seperti yang terjadi di tiga edisi terakhir. Ia yakin pengaruh Jokowi tidak akan berdampak signifikan, meski bagi parpol kecil atau menengah figur eks Gubernur Jakarta ini akan tetap menarik.
Pemecatan Jokowi oleh PDIP juga diyakini akan berdampak pada peta politik di Pilpres 2029. Wapres Gibran Rakabuming Raka kemungkinan besar justru akan menjadi penantang Presiden Prabowo Subianto lima tahun yang akan datang. Di sinilah, nama Jokowi menjadi taruhan, apakah ia mampu menarik dukungan untuk memenangkan putra sulungnya?
“Pemilu 2029 akan cukup pelik, pertarungan antara Prabowo dan Gibran. Jokowi dengan catatan politiknya selama ini besar kemungkinan bersiap meninggalkan Prabowo, tetapi Gibran belum cukup kuat tanpa dukungan Parpol besar,” jelasnya.
“Dengan pemecatan PDIP saat ini, di mana PDIP mayoritas di Parlemen, ini akan berdampak pada manuver politik Jokowi ke depan,” tegas Dedi.
Tak Pengaruhi Persepi Publik
Sementara itu, Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos menilai, pemecatan PDIP terhadap Jokowi tak akan berdampak apapun bekas Gubernur ini. Sebab, mulai dari pemilihan presiden (Pilpres) 2024 hingga pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024, hampir semua pasangan calon yang didukung oleh Jokowi memenangkan kontestasi tersebut.
"Sebab Jokowi dan keluarganya sudah memenangkan seluruh kontestasi politik mulai dari Pilpres maupun Pilkada. Dan PDIP dibuat tidak berdaya bahkan di kandangnya sendiri di Jawa Tengah," kata Biran.
"Pemecatan ini tidak akan berpengaruh terhadap persepsi publik yang sudah terlanjur loyal dan menyukai Jokowi dan keluarganya," tambah Biran.
Justru, kata Biran, pemecatan Jokowi dan anggota keluarganya dari PDIP hanya akan menambah kedekatan Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto.
"Pemecatan ini akan semakin menyolidkan hubungan Jokowi dengan Presiden Prabowo. Sebab pemecatan ini adalah akibat dari dukungan politik Presiden Jokowi kepada Presiden Prabowo di Pilpres 2024. Dan ini tentu pengorbanan yang mudah," ujarnya.
Lebih lanjut, menurut Biran, pemecatan tersebut justru telah mendorong partai-partai politik lainnya untuk mengajak Jokowi dan keluarganya bergabung.
"Pemecatan ini justru memantik gerakan partai lain untuk memberikan dukungan kepada Jokowi dan keluarganya dengan menawarkannya bergabung," katanya.
Selain itu, Biran juga menilai pemecatan Jokowi dan keluarganya bukan karena persoalan melanggar etika, sehingga tak perlu didramatisir.
"Itu artinya partai lain menganggap pemecatan PDIP terhadap Jokowi bukan persoalan etika, tapi lebih kepada perbedaan pandangan dan itu biasa saja terjadi dalam sebuah partai sehingga tidak perlu didramatisasi," jelasnya.
Lebih jauh lagi, kata Biran, pemecatan ini justru semakin menunjukkan kelemahan PDIP di satu sisi yang tidak berdaya menghadapi strategi dan perilaku politik dari Jokowi dan keluarganya.
"Buktinya tanpa Jokowi PDIP kalah Pilpres, dan kalah telak dalam Pilkada. Kemenangan PDIP di Pilkada Jakarta, bukan karena kuatnya PDIP atau Jokowi Effect yang lemah, tetapi karena Anies Effect, gerakan golput dan tidak bekerjanya mesin politik KIM plus," pungkasnya.
Diketahui, PDIP mengeluarkan surat keputusan terkait pemecatan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution, dan 27 kader lainnya dari partai. Kini, mereka bukan kader partai berlambang kepala banteng itu.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan, pemecatan Jokowi berdasarkan Surat Keputusan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024. Serta merupakan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum PDIP untuk mengumumkan, secara resmi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia,” ucap Komarudin terpisah dalam keterangan video, siang tadi.
“DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution serta 27 anggota lain yang kena pemecatan,” tambahnya.
(cw1/Nusantaraterkini.co)
