Pertamina Dinilai tak Peka Hadapi Kelangkaan BBM di Wilayah Tapal Kuda

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Tapal Kuda (Jawa Timur) pada Juli 2025 disebabkan oleh gangguan distribusi akibat kemacetan dan penutupan jalur di Pelabuhan Ketapang dan ruas Gunung Gumitir. 

Hal ini menyebabkan antrean panjang di SPBU, antreannya menyebabkan gangguan sosial dan ekonomi

Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim mengaku kecewaterhadap direksi Pertamina yang lamban merespons berbagai opsi solusi alternatif distribusi di wilayah sempat mengalami kelangkaan BBM tersebut. 

“Saya mengirimkan surat resmi kepada Pertamina untuk rapat membahas distribusi BBM. Tapi yang hadir justru dari pihak humas yang tidak memegang fungsi teknis. Ini sangat mengecewakan dan melecehkan. Saya ingin mencari solusi untuk rakyat yang empat hari berturut-turut mengalami kelangkaan BBM, bukan minta program seremonial,” tegas Rivqy, Jumat (12/9/2025).

Baca Juga : Pemerintah Didesak Segera Perbaiki Distribusi BBM Langka dan Harga LPG Tinggi di Sejumlah Daerah

Legislator dapil Jember-Lumajang ini menilai Pertamina kurang peka dalam menyerap aspirasi masyarakat. Menurutnya Direksi Pertamina harusnya responsif terhadap berbagai usulan solusi distribusi BBM di wilayah Tapal Kuda yang kerap terkendala sehingga memicu kelangkaan. Bahkan upaya untuk menghubungi Dirut Pertamina diabaikan begitu saja. 

"Saya juga kecewa pada saat itu saya telepon pak Dirut sampai 8 kali tapi tidak diangkat. Saya capture, saya ada buktinya kalau saya telepon tidak diangkat," ungkapnya. 

Menurut Rivqy, persoalan distribusi BBM di wilayah selatan Jawa masih riskan. Hasil pertemuan dengan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) juga menguatkan bahwa ketersediaan BBM di kawasan tersebut belum sepenuhnya terjamin, sehingga diperlukan depo baru untuk memperkuat pasokan.

Selain itu, Rivqy menilai perlu adanya alternatif distribusi BBM, tidak hanya melalui jalur darat dengan truk tangki (trucking), tetapi juga menggunakan moda transportasi kereta api. Hal ini dinilai lebih efisien dan mampu mengurangi risiko kelangkaan.

“Pertamina punya lahan depo di Jember yang bisa dimanfaatkan kembali. Kenapa tidak dipakai? Distribusi ke Malang saja sudah menggunakan kereta api, seharusnya Jember juga bisa. Saya khawatir ada kepentingan bisnis di balik dominasi distribusi lewat truk,” terangnya.

Baca Juga : Kejatisu Tanggapi Pengaduan Risman Lase soal Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di SPBU Taman Bunga Kota Sibolga

Rivqy menegaskan, Pertamina harus serius memperkuat ketahanan energi nasional dengan sistem distribusi yang lebih terintegrasi dan memiliki contingency plan. Apalagi, Pertamina memegang dominasi pasokan energi nasional sehingga tanggung jawabnya besar bagi rakyat. 

“Pertamina harusnya mendukung semangat Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” pungkasnya. 

(cw1/nusantaraterkini.co)