Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah saat ini mulai terasa dampaknya oleh banyak Aparatur Sipil Negara (ASN). Bagi sebagian pegawai negeri, langkah ini bukan sekadar penghematan, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan dan kondisi kerja mereka.
Mulai dari penghapusan fasilitas kantor hingga rencana pemotongan tunjangan, sejumlah ASN merasa terbebani dengan situasi ini. Mereka kini harus menghadapi tuntutan kerja yang tinggi, namun dengan fasilitas dan hak yang semakin berkurang.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah, menyebut ramainya isu efisiensi APBN terjadi buntut Aparatur Sipil Negara (ASN) nakal yang bersuara akibat anggaran kementerian dan lembaganya dipangkas.
Sebab, ia menyebut selama ini ada ASN-ASN nakal yang kerap melakukan pemborosan dengan menggunakan uang APBN yang besar untuk kegiatan-kegiatan yang tidak penting.
“Yang bikin rame juga itu, ASN-ASN yang selama ini foya-foya, menikmati dengan anggaran yang besar. Nah ini yang kemudian marah-marah itu tiap hari di Medsos itu, nah itu karena dia sendiri,” kata Trubus, Rabu (12/2/2025).
Baca Juga: Efisiensi Anggaran Pemerintah, Pengamat: Jangan Korbankan Sektor Lain!
Ia pun menganggap Prabowo layak menyampaikan ke publik bahwa ada pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran. Trubus berpendapat ucapan Prabowo itu tepat ditujukan kepada ASN atau pejabat negara yang kerap menyalahgunakan APBN.
“Itu untuk mereka yang ASN-ASN yang suka korup, pejabat yang suka korup. Itu kan banyak tuh ya menikmati tadi, menikmati dari (pajak). Anda sama saya nggak menikmati apa-apa. Bayar-bayar doang. Kalau ASN enak. Dia bayar pajak, dia bayar restribusi tapi dia dapat gaji dari APBN,” jelasnya.
“Jadi nggak boleh APBN itu digunakan untuk jalan-jalan. Studi banding, terus kajian-kajian, FGD-FGD. Itu maksudnya,” tambahnya.
Selain itu, Trubus menilai pihak yang menantang kebijakan Prabowo adalah pihak yang tidak memahami manajemen pemerintahan, termasuk manajemen keuangan.
“Karena jabatan di Indonesia itu, di kita ini kan menyogok masalahnya. Jadi dia itu, ketakutan hilang jabatannya. Nggak dapat proyek kan dia setoran untuk balik modal kan susah. Nah ini, makanya itu yang dimaksud Pak Pak adalah orang-orang yang selama ini memang istilahnya bersebrangan,” jelasnya.
Baca Juga: Pemerintah Diingatkan Selamatkan Ribuan Triliun dari Kebocoran, Bukan Potong Program Rakyat!
Ia berpendapat, kebijakan efisiensi anggaran tersebut tidak akan menimbulkan masalah terhadap pelayanan publik. Namun, kebijakan itu ditakuti oleh pihak-pihak yang selama ini kerap melakukan korupsi APBN.
“Nah sebenarnya kita kalau pelayanan publik itu, itu bisa menggunakan namanya SPBE. Kita kan SPBE, SPBE itu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pakai aplikasi digital. Jadi layanan itu nggak terpengaruh,” bebernya.
Langkah Terakhir
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengingatkan agar pengurangan pegawai termasuk tenaga honorer maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) imbas efisiensi anggaran harus menjadi langkah terakhir.
"Pertama, harus betul-betul ketemu alasannya kenapa memang mereka harus dirumahkan. Kalau pun memang dirumahkan saya kira itu adalah jalan terakhir yang harus ditempuh," kata Doli.
Menurut dia, pengurangan pegawai akan berdampak pada masalah sosial, yang berujung pada tingkat kemiskinan.
Baca Juga: Pj Gubernur Fatoni Sebut Efisiensi Anggaran Bagian dari Loyalitas ASN
Doli menegaskan bahwa negara harus memikirkan bahwa pegawai kementerian/lembaga termasuk ASN memiliki keluarga, anak, dan keluarga yang harus dibiayai. Oleh karenanya, langkah pengurangan pegawai harus dikaji lebih mendalam.
"Untuk mengurangi pekerjaan apalagi jumlahnya cukup banyak, saya kira harus dipertimbangkan dan harus dikaji secara mendalam ya. Efeknya nanti seperti apa," ujarnya. Sebagai alternatif, pegawai kementerian/lembaga bisa bekerja dari rumah.
Namun, menurut Dolly, mekanisme bekerja dari rumah juga harus diatur jelas dengan pengawasan yang ketat. Tenaga kerja yang bekerja dari rumah harus diberi target kerja dan capaian hasil (output) yang yang dikerjakan.
"Itu menjadi salah satu ukuran yang harus nanti diawasi oleh masing- masing kementerian apabila ada ASN yang kerja dari rumah," katanya.
(cw1/Nusantaraterkini.co)
