Aher: Reses DPR Instrumen Penting Agar Kebijakan Pemerintah Tepat Sasaran

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan menegaskan, masa reses bukan sekadar agenda rutin anggota parlemen, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut pria yang akrab disapa Aher itu, kegiatan reses memberikan kesempatan bagi anggota DPR untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat, menyerap aspirasi, mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah, hingga menemukan berbagai persoalan yang tidak selalu tercermin dalam laporan resmi.

"Reses menjadi sarana untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat, menyerap aspirasi mereka, sekaligus memperjuangkan berbagai persoalan sesuai ruang lingkup tugas komisi masing-masing," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (30/7/2026).

Aher menjelaskan, setiap anggota DPR menjalankan dua fase utama dalam tugas konstitusionalnya, yakni masa persidangan di parlemen dan masa reses di daerah pemilihan.

Ia menambahkan, aspirasi masyarakat yang diterima saat reses tidak selalu berkaitan dengan bidang tugas Komisi II DPR. Oleh karena itu, persoalan yang berada di luar kewenangannya akan diteruskan kepada komisi terkait maupun pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti.

Selain menyerap aspirasi, Aher menyebut masa reses juga menjadi bentuk pertanggungjawaban anggota DPR kepada masyarakat atas berbagai kebijakan yang telah diperjuangkan selama masa sidang. Salah satunya adalah pengawalan proses pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurutnya, periode 2025–2026 merupakan salah satu fase pengangkatan ASN terbesar sejak Indonesia merdeka sehingga masyarakat perlu memperoleh informasi secara langsung mengenai perkembangan kebijakan tersebut.

"Ini menjadi bagian dari pertanggungjawaban kami kepada masyarakat mengenai apa yang sudah dan sedang diperjuangkan di DPR," katanya.

Aher juga menilai reses menjadi momentum untuk memverifikasi implementasi program pemerintah di lapangan. Ia mencontohkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dinilai memberikan manfaat besar melalui sertifikasi tanah gratis, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

"Di atas meja rapat program terlihat berjalan baik, tetapi ketika turun ke lapangan ternyata masih ada berbagai persoalan yang harus segera diselesaikan," ujarnya.

Temuan tersebut, lanjut Aher, menjadi bahan evaluasi bagi DPR untuk mendorong penyempurnaan kebijakan maupun pelaksanaan program pemerintah.

Dalam kesempatan itu, mantan Gubernur Jawa Barat tersebut juga menyoroti masih rendahnya perhatian pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah dan penyediaan air bersih.

Menurutnya, kedua isu tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kualitas hidup masyarakat, namun kerap kalah prioritas dibanding program lain yang lebih populer secara politik.

"Kesehatan masyarakat lebih banyak ditentukan oleh kualitas lingkungan, terutama tersedianya air bersih dan udara yang sehat," tuturnya.

Aher mengungkapkan, saat menjabat Gubernur Jawa Barat, pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern menjadi salah satu prioritas. Namun realisasinya membutuhkan waktu yang panjang karena terkendala regulasi dan minimnya perhatian dari berbagai pihak.

"Investasi untuk jalan tol atau bandara sering menjadi prioritas, tetapi investasi untuk pengelolaan sampah justru kurang mendapat perhatian. Padahal dampaknya sangat besar terhadap kesehatan masyarakat," katanya.

Di akhir keterangannya, Aher menegaskan, seluruh temuan selama masa reses akan menjadi bahan evaluasi DPR dalam menyusun prioritas kebijakan dan memperbaiki pelaksanaan program pemerintah.

"Data lapangan sering kali mengoreksi data yang ada di atas meja. Karena itu, reses menjadi instrumen penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat," pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)