353 Anak, Satu Kelalaian Tragedi MBG Tak Boleh Dimaafkan

Nusantaraterkini.co, PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang belajar dalam keadaan lapar. Namun, yang sangat menyentuh perhatian, untuk di daerah Provinsi Sumut khususnya di Kabupaten Karo, program mulia dari Presiden Prabowo Subianto itu berubah menjadi tragedi.

Kenapa tidak, ada sekitar 353 siswa di Kabupaten Karo justru menjadi korban dugaan keracunan setelah menyantap program dari negara. Yang lebih menyayat hati, seorang siswi berprestasi kini mengalami gangguan daya ingat sampai kesulitan berbicara.

Ini bukan lagi sekadar persoalanan makanan basi. Melainkan persoalan tanggungjawab negara terhadap keselamatan anak bangsa. Di mana hasil laboratorium yang beredar menunjukkan adanya kontaminasi Basicillus Cereus pada nasi, Staphylococcus Aureus pada ikan, dan Escherichia Coli (e-coli) pada buah melon.

Meski sampai saat ini pemerintah belum mengumumkan secara resmi perihal keracunan makanan tersebut. Sedangkan penyelidikan kepolisian dan evaluasi dari berbagai instansi harus menjadikan temuan ilmiah sebagai titik terang, bukan sekadar bahan perdebatan di media sosial atas kejadian yang menyayat hati tersebut.

Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional yang menyatakan bahwa ikan tidak masuk freezer selama kurang lebih 10 sampai 12 jam yang mengindikasikan adanya dugaan kelalaian serius dalam rantai penyimpanan makanan program pemerintah tersebut.

Di mana standar keamanan makanan, terutama bahan protein seperti ikan, pengendalian suhu bukan pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Apabila itu benar terjadi, maka jelas ini bukan kesalahan teknis biasa, melainkan kegagalan sistem pengawasan.

Siswa Berprestasi Kini Bolak-balik Rumah Sakit

Lebih memprihatinkan lagi adalah cerita siswi berprestasi Febiona boru Purba. Ia harus bolak-balik ke rumah sakit karena mengalami kehilangan ingatan terhadap keluarga dan teman-temannya. Bahkan, mengalami kesulitan untuk berbicara. Dibalik angka 353 yang menjadi korban program negara tersebut, ada 353 keluarga yang menanggung trauma, kecemasan, dan biaya sosial yang tidak tercatat dalam laporan statistik akibat insiden yang memilukan ini.

Maka dari itu, langkah menutup sementara dapur SPPG dan mencopot kepala satuan pelayanan patut diapresiasi sebagai tindakan awal. Namun, publik membutuhkan lebih dari sekadar suspend. Masyarakat berhak mengetahui siapa yang lalai, bagaimana pengawasan berlangsung, siapa yang bertanggungjawab, dan apa jaminan tragedi serupa tidak berulang di ribuan dapur MBG yang ada di Indonesia.

Program sebesar MBG tidak boleh runtuh karena budaya abai, justru harus semakin besar programnya, semakin tinggi pula standar transparansi, audit, dan akuntabilitas yang harus diterapkan.

Pemeriksaan laboratorium harus dibuka secara resmi, hasil investigasi diumumkan kepada publik, dan setiap pelanggaran harus diproses tanpa pandang bulu.

Anak ke Sekolah untuk Menuntut Ilmu, Bukan Pertaruhkan Nyawa

Anak-anak datang ke sekolah untuk menuntut ilmu, bukan mempertaruhkan nyawa. Negara telah menjanjikan makanan bergizi gratis, yang wajib dipastikan dari program unggulan Prabowo Subianto ini, adalah makanan itu juga harus aman dikonsumsi para generasi bangsa. Ke depan, semuanya berharap negara harus membangun sistem keamanan pangan dari program MBG ini. Di mana, para generasi bangsa harus benar-benar terlindungi keamanannya saat mengonsumsi MBG.

MBG Harus Diselamatkan, Bukan Dihentikan

Tragedi keracunan 353 siswa di Kabupaten Karo menjadi peringatan keras bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak cukup hanya bergizi, tapi juga harus aman. Dugaan kontaminasi bakteri pada makanan, indikasi kelalaian penyimpanan bahan pangan sampai kepada adanya korban yang mengalami gangguan kesehatan serius menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada tujuan program, melainkan pelaksanaannya.

Mengingat, MBG merupakan investasi negara untuk menciptakan generasi sehat dan menekan angka stunting. Tapi, ketika standar keamanan pangan diabaikan, program yang seharusnya menyelamatkan anak bangsa, justru dapat mengancam nyawa mereka.

Kenapa tidak, kasus keracunan MBG bukan hanya terjadi di Kabupaten Karo saja, beberapa insiden yang sama juga terjadi di berbagai daerah. Yang seharusnya mendorong Komnas HAM meminta penyelidikan menyeluruh dan pengetatan standar sanitasi nasional perihal MBG.

Program MBG tidak perlu dihentikan, tapi mereformasi sistemnya secara menyeluruh, seperti;

1. Tetapkan standar keamanan pangan nasional. Di mana setiap dapur SPPG wajib menerapkan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), termasuk pengendalian suhu, kebersihan dapur, dan masa simpan makanan

2. Audit seluruh dapur MBG secara beskala. Sidak harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan, BPOM dan laboratorium independen, dengan hasil yang diumumkan secara terbuka

3. Bangun sistem pelacakan bahan makanan. Jadi setiap bahan pangan harus memiliki catatan asal, waktu penerimaan, penyimpanan, sampai distribusi agar penyebab keracunan dapat ditelusuri dalam hitungan jam

4. Sediakan protokol tanggap darurat di sekolah. Seluruh sekolah penerima MBG harus memiliki SOP penanganan keracunan, termasuk akses ambulans, puskesmas rujukan, sampai kepada pelaporan digital secara real time

5. Berikan pendampingan penuh kepada seluruh korban. Negara wajib menanggung biaya pengobatan, rehabilitasi neurologi maupun psikologis, serta memastikan siswa yang terdampak tidak kehilangan hak pendidikannya.

6. Terapkan sanksi tegas terhadap kelalaian. Apabila penyelidikan membuktikan adanya unsur kelalaian atau pelanggaran prosedur, penanggungjawab harus diproses secara administratif maupun pidana agar menjadi efek jera.

Karena, keberhasilan program MBG tidak bisa diukur dari jutaan porsi makanan yang dibagikan, melainkan tidak ada korban akibat kelalaian. Keselamatan anak bangsa harus menjadi indikator utama keberhasilan program MBG. Mengingat program mulia ini apabila tidak aman, makna dan tujuannya akan kehilangan nilai kemanusiaan, apalagi berharap pada 2045 merupakan ajang Indonesia Emas.

*Penulis adalah Wakil Ketua JMSI Sumut