2.000 Warga Palestina Bakal Dievakuasi ke Pulau Galang, Komisi I Tekankan 4 Syarat

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pemerintah berencana melakukan evakuasi 2000 warga Palestina akan difasilitasi melalui Pulau Galang, Kepulauan Riau mendapat perhatian dari Komisi I DPR RI.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyebut jika Pemerintah masih berada dalam tahap persiapan dan perencanaan awal terkait rencana tersebut.

Menurutnya, realisasi langkah tersebut harus mempertimbangkan sejumlah persyaratan penting yang belum tentu dapat dipenuhi dalam waktu dekat.

Baca Juga : Legislator Apresiasi Deklarasi New York Dukung Berdirinya Negara Palestina

“Menurut hemat saya, ini masih tahap awal. Harus dipastikan dulu apakah empat persyaratan penting itu bisa benar-benar terjadi,” ujarnya, Sabtu (9/8/2025).

Empat poin tersebut, pertama persetujuan dari warga Palestina Sendiri. Menurut TB Hasanuddin, perlu dikaji terlebih dahulu apakah warga Palestina bersedia untuk dievakuasi ke Indonesia, khususnya dalam konteks pengobatan dan perlindungan sementara.

“Bisa saja mereka justru ingin tetap dirawat di negerinya sendiri atau di negara tetangga yang lebih dekat,” katanya.

Kedua, sikap dan Otoritas Palestina. Menurut TB Hasanuddin hingga saat ini, belum ada sinyal resmi dari otoritas Palestina terkait evakuasi warganya keluar dari wilayah konflik. Bahkan, kata dia, terdapat perbedaan pendapat di internal otoritas Palestina, termasuk dari kelompok Hamas.

“Tidak bisa ada evakuasi tanpa persetujuan dari otoritas yang berwenang,” tegas legislator dapil Jabar ini.

Baca Juga : Hamas Tegaskan Tidak Akan Mundur Sampai Negara Palestina Diakui

Ketiga akses dari Pihak Israel, wilayah Gaza, Palestina saat ini masih berada dalam situasi konflik dan blokade militer Israel. Proses evakuasi dipastikan akan tergantung pada izin akses dari Israel, yang kemungkinan hanya akan diberikan bila warga Palestina tidak dikembalikan lagi ke Gaza.

“Israel dan sekutunya punya kepentingan agar warga Palestina meninggalkan wilayah sengketa. Ini harus dicermati agar kita tidak terjebak pada skenario seperti itu,” jelas TB Hasanuddin.

Keempat, koordinasi dengan negara-negara Sekitar. TB Hasanuddin juga menekankan pentingnya koordinasi dengan negara-negara kawasan seperti Mesir dan Yordania, yang selama ini turut berperan dalam isu Palestina.

“Mereka punya kepentingan dan posisi strategis, jadi Indonesia tak bisa bertindak sepihak,” tambahnya.

Meski demikian, TB Hasanuddin menegaskan bahwa Indonesia harus tetap berdiri bersama rakyat dan negara Palestina. Dukungan dalam berbagai bentuk, termasuk bantuan kemanusiaan dan medis, harus terus diberikan secara optimal.

“Saya sangat mendukung bantuan kemanusiaan dalam bentuk apapun. Tapi jangan sampai kita justru masuk ke dalam jebakan konsep-konsep yang disodorkan Israel dan sekutunya,” pungkasnya.

Baca Juga : PM Kanada Mark Carney Sebut Negaranya akan Akui Negara Palestina

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communaction Officer (PCO) Hasan Nasbi mengatakan Indonesia akan menyiapkan bantuan pengobatan yang berlokasi di Pulau Galang, Kota Batam Kepulauan Riau.

"Jadi, sejauh ini pemerintah menargetkan bisa membantu pengobatan untuk 2.000 warga Gaza, Palestina," katanya.

(cw1/nusantaraterkini.co)