Wamenhan Richard Tampubolon Terima Laporan Kerugian Bencana Taput Rp3,78 Triliun

Nusantaraterkini.co, TAPUT - Wakil Bupati Tapanuli Utara (Taput), Deni Parlindungan Lumbantoruan, melaporkan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayahnya pada 25 November 2025 lalu.

Bencana tersebut, jelasnya, mengakibatkan 36 orang meninggal dunia, 14.033 warga terdampak, dan 1.197 jiwa mengungsi, dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp3,78 triliun.

​Laporan tersebut disampaikan Deni kepada Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Jenderal TNI Richard Tampubolon di ruang tunggu Bandara Sisingamangaraja XII Silangit, Minggu (18/10/2026).

​Deni merinci, bencana ini merusak 640 unit rumah, memutus 84 ruas jalan, merusak 59 jembatan, serta menghancurkan 120 jaringan irigasi, yang berdampak serius terhadap kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat.

​Sementara itu, dari total anggaran Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp74,3 miliar yang dialokasikan untuk penanganan darurat, pemulihan infrastruktur kritis, dan program padat karya, penyerapannya telah mencapai 45,4 persen.

​Pemkab Taput bersama Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas RR), BNPB, serta mitra strategis kini fokus menstabilkan kehidupan sosial dan memulihkan ekonomi primer warga.

Sisa anggaran tahun 2026 dan 2027 akan diarahkan untuk menuntaskan perbaikan 27 ruas jalan kabupaten, normalisasi 19 sungai, serta penyediaan hunian permanen bagi 86 kepala keluarga (KK).

​Menanggapi laporan tersebut, Wamenhan Jenderal TNI Richard Tampubolon menegaskan pentingnya sinergi cepat antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan, mengingat potensi bencana susulan masih mengancam wilayah tersebut.

​Richard mengingatkan agar pembangunan infrastruktur pascabencana memperhatikan kondisi geografis, tingkat kerawanan, serta prosedur hukum yang berlaku, terutama jika pengerjaan berada di kawasan hutan lindung atau wilayah berketentuan khusus.

​Selain itu, ia menyoroti perlunya percepatan realisasi anggaran agar program pemulihan segera dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah daerah diminta mengidentifikasi kendala di lapangan, termasuk kinerja pihak ketiga, agar tidak terjadi keterlambatan.

​"Percepatan pelaksanaan program harus disertai pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

​Dalam aspek kemanusiaan, Wamenhan menekankan pentingnya percepatan relokasi warga dari kawasan rawan bencana melalui asesmen menyeluruh. Menurutnya, penyediaan tempat tinggal baru harus diiringi dengan jaminan mata pencaharian, seperti akses terhadap lahan pertanian dan perkebunan.

Pendekatan persuasif juga diperlukan mengingat warga telah lama tinggal di lokasi tersebut.

​"Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Pemerintah harus menyiapkan lokasi yang aman sekaligus memastikan masyarakat dapat melanjutkan aktivitas ekonominya," ujarnya.

​Menutup arahannya, Richard meminta Pemkab Taput terus memperbarui dan memverifikasi data kerusakan secara berkala agar sinkron dengan kondisi riil di lapangan. Data yang akurat akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga pusat dalam mempercepat pemulihan sosial serta ekonomi Taput.

(Tim/nusantaraterkini.co)