Walhi Sebut Pemda Sumsel Gagal: Penanganan Karhutla Masih Sebatas Apel dan Reaktif

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan (Sumsel) menyebut pemerintah daerah (pemda) gagal membangun mitigasi pencegahan secara masif terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang.

Penanganan karhutla di Sumsel dinilai masih cenderung reaktif dengan hanya menunggu titik api muncul di lapangan, alih-alih memperkuat langkah pencegahan di wilayah rawan.

Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Sumsel, Galang Suganda mengataka, pemda semestinya mulai memperkuat langkah mitigasi jauh sebelum puncak karhutla terjadi.

Menurutnya, peringatan mengenai potensi kemarau ekstrem dan ancaman peningkatan kebakaran telah disampaikan.

"Walhi sudah mengingatkan El Nino akan ke Sumsel dengan kemarau ekstrem. Pemda harus memiliki mitigasi pencegahan yang cukup masif," kata Galang, Minggu (30/8/2026).

Ia menilai kesiapan pemerintah tidak cukup ditunjukkan melalui apel kesiapsiagaan atau pengerahan personel ketika musim kemarau tiba.

Pemda juga perlu membuka kepada publik mengenai langkah konkret yang telah dilakukan untuk mengurangi risiko karhutla.

"Jangan hanya apel. Pemda juga harus mempublikasikan apa saja yang mereka lakukan sebelum karhutla," ujarnya.

Menurut dia, persoalan utama karhutla di Sumsel bukan semata-mata kemampuan Pemda memadamkan api. Melainkan, bagaimana mencegah kebakaran kembali terjadi di kawasan yang selama ini menjadi titik rawan.

Ia melihat pola penanganan karhutla di Sumsel cenderung berulang setiap tahun. Seperti, ketika musim kemarau datang, jumlah hotspot meningkat, kebakaran terjadi, kemudian Pemda mengerahkan sumber daya untuk melakukan pemadaman.

"Di Sumsel hari ini negara menunggu ketika api sudah muncul. Bukan soal memitigasi bagaimana wilayah-wilayah yang sering terbakar kembali terbakar," imbuhnya.

Kondisi tersebut menunjukkan penanganan karhutla masih berorientasi pada respons darurat dibandingkan pencegahan.

Padahal, wilayah yang memiliki riwayat kebakaran berulang semestinya dapat dipetakan dan mendapatkan intervensi khusus sebelum memasuki periode rawan.

Ia mendorong Pemda mengubah pendekatan penanganan karhutla dari reaktif menjadi preventif dengan memperkuat mitigasi di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

"Harusnya pemerintah melakukan langkah-langkah preventif untuk mengurangi risiko, untuk memitigasi wilayah-wilayah yang selama ini rentan terbakar, paling tidak mengurangi," tuturnya.

Menurutnya, pola kebakaran yang berulang seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah. Jika lokasi yang sama terus terbakar setiap musim kemarau, maka pendekatan yang hanya mengandalkan pemadaman tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan.

"Ini menjadi kegagalan Pemda untuk menyikapi karhutla di Sumsel," ucap dia.

(Tia/Nusantaraterkini.co)