Viral Dokter Hina Pasien BPJS, DPR: Jangan Cukup Minta Maaf, Harus Diusut

Nusantaraterkini.co, JAKARTA -  Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendesak investigasi menyeluruh atas viralnya komentar sejumlah dokter dan tenaga kesehatan yang dinilai merendahkan pasien BPJS Kesehatan yang kemudian meninggal dunia. Ia menegaskan kasus tersebut tidak boleh berhenti pada permintaan maaf di media sosial.

Nurhadi menilai polemik tersebut bukan sekadar persoalan komunikasi di media sosial, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional.

"Terlepas bagaimana kronologi medisnya, setiap pasien berhak diperlakukan dengan hormat, bermartabat, dan penuh empati," kata Nurhadi, Kamis (6/8/2026).

Politikus Partai NasDem itu menegaskan profesi tenaga kesehatan merupakan profesi kemanusiaan sehingga ucapan maupun perilaku yang terkesan merendahkan penderitaan pasien tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.

Ia juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum dan berharap peristiwa tersebut menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor kesehatan.

"Pelayanan kesehatan tidak hanya diukur dari kecanggihan alat dan kompetensi medis, tetapi juga dari sikap empati, etika, dan penghormatan terhadap martabat manusia," ujarnya.

Nurhadi menilai kasus tersebut harus diusut secara objektif, termasuk dugaan pelanggaran etik oleh oknum tenaga kesehatan serta evaluasi terhadap sistem pelayanan rumah sakit.

Menurutnya, apabila benar terjadi keterlambatan penanganan karena keterbatasan ruang rawat inap, publik berhak mengetahui penyebab sebenarnya.

"Masyarakat berhak memperoleh kepastian apakah yang terjadi murni persoalan kapasitas layanan, tata kelola rumah sakit, atau terdapat unsur kelalaian yang harus dipertanggungjawabkan," tegas legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu.

Ia juga mengingatkan bahwa peserta BPJS Kesehatan memiliki hak pelayanan yang sama dengan pasien lainnya karena telah dijamin dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

"BPJS bukan pasien kelas dua. Tidak boleh ada stigma, diskriminasi, ataupun perlakuan berbeda hanya karena status pembiayaannya," kata Nurhadi.

Lebih lanjut, Komisi IX DPR meminta Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, institusi pendidikan tenaga kesehatan, hingga seluruh fasilitas pelayanan kesehatan memperkuat pembinaan etika profesi, termasuk etika bermedia sosial.

Menurut Nurhadi, di era digital setiap pernyataan tenaga kesehatan di ruang publik dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi medis.

"Profesionalisme harus tercermin tidak hanya di ruang praktik, tetapi juga dalam setiap interaksi di ruang digital," ujarnya.

Ia menambahkan, peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar sistem pelayanan kesehatan nasional tidak hanya cepat dan berkualitas, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Kasus ini mencuat setelah unggahan seorang pasien bernama Yurizal Tri Chaerawan kembali viral usai dikabarkan meninggal dunia. Sebelum meninggal, ia sempat mengeluhkan harus menunggu sekitar delapan jam untuk memperoleh ruang rawat inap.

Unggahan itu kemudian memicu kontroversi setelah sejumlah akun yang disebut milik dokter maupun tenaga kesehatan meninggalkan komentar yang dinilai tidak berempati. Tangkapan layar komentar tersebut beredar luas di media sosial dan memicu kecaman publik. 

(LS/Nusantaraterkini.co)