Jangan Biarkan Algoritma Mengambil Alih Nalar Kita

Oleh: M Sofyan Akbar

SETIAP HARI, jutaan orang membuka telepon genggam, menggulir layar Tiktok, membaca berita, menyaksikan video pendek, sampai terlibat dalam perdebatan di media sosial (medsos). Aktivitas itu seolah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern. 

Informasi datang tanpa henti, sementara waktu untuk mencerna kebenarannya semakin terbatas. Kita hidup di zaman ketika sebuah video berdurasi 15 detik mampu memicu perdebatan panjang, membentuk opini publik, bahkan memengaruhi penilaian masyarakat terhadap seseorang atau sebuah institusi.

Satu peristiwa bisa melahirkan banyak tafsir. Satu pernyataan dapat dipotong menjadi berbagai narasi. Satu persoalan dapat diberitakan dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga publik seolah sedang menyaksikan kejadian yang sama melalui kacamata yang bertolak belakang. 

Pertanyaannya, apakah masyarakat masih benar-benar memahami informasi yang dikonsumsinya atau justru sedang diarahkan oleh narasi yang dibangun pihak lain?

Inilah tantangan besar kehidupan di era digital. Persoalannya bukan lagi sekadar seberapa cepat seseorang mendapatkan informasi, melainkan seberapa mampu ia memahami, memeriksa dan mengkritisi informasi tersebut.

Media sosial telah mengubah cara manusia berkomunikasi. Informasi yang dahulu membutuhkan waktu untuk menyebar melalui media konvensional, sekarang dapat menjangkau jutaan orang hanya dalam hitungan menit. Namun, viralitas bukan ukuran kebenaran. Banyaknya jumlah penonton, tanda suka, komentar, dan pembagian konten tidak otomatis membuktikan bahwa informasi tersebut benar ataupun membawa perubahan positif. 

Kita perlu membedakan antara sesuatu yang populer dengan sesuatu yang benar-benar memberikan manfaat. Fenomena penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) misalnya, memperlihatkan bagaimana sebuah inovasi dapat diterima dengan sangat cepat oleh masyarakat. Mahasiswa, pekerja, pelaku usaha sampai kalangan profesional mulai memanfaatkan teknologi tersebut untuk membantu berbagai aktivitas. 

Tetapi, penerimaan teknologi seharusnya tidak berhenti pada kemudahan penggunaannya. Masyarakat juga perlu memahami konsekuensi, keterbatasan, serta tanggungjawab dalam menggunakannya.

Teknologi semestinya memperkuat kemampuan berpikir manusia, bukan menggantikannya. AI dapat membantu menyusun gagasan, tapi manusia tetap harus memeriksa kebenaran, mempertimbangkan konteks, dan mempertanggungjawabkan hasil pemikirannya.

Di sinilah literasi digital menemukan makna yang sesungguhnya. Literasi digital bukan hanya kemampuan mengoperasikan perangkat atau menggunakan aplikasi, tapi juga kecakapan memahami informasi, mengenali manipulasi, dan mengambil keputusan secara bertanggungjawab. 

Media Bukan Sekadar Menyampaikan, Namun juga Membentuk Persepsi

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana media membingkai sebuah peristiwa. Media sering dianggap sebagai cermin realitas. Padahal, dalam praktik jurnalistik, setiap pemberitaan melibatkan proses pemilihan fakta, penentuan sudut pandang (angle), penggunaan narasumber sampai kepada penyusunan judul.

Dalam kajian komunikasi, konsep ini dikenal sebagai framing atau pembingkaian. Satu peristiwa dapat diberitakan dengan pendekatan yang berbeda. Kasus pembunuhan terhadap seorang perempuan misalnya, dapat diberitakan semata-mata sebagai persoalan asmara dan kecemburuan. 

Namun, peristiwa yang sama juga dapat ditempatkan dalam konteks kekerasan berbasis gender dan persoalan perlindungan terhadap perempuan. Pilihan sudut pandang tersebut akan memengaruhi bagaimana pembaca memahami persoalan.

Maka dari itu, media memiliki tanggungjawab besar. Pemilihan kata bukan sekadar persoalan gaya penulisan. Judul bukan hanya alat untuk menarik perhatian pembaca semata. Narasi yang dibangun dapat memengaruhi cara masyarakat menilai korban, pelaku, pemerintah, institusi, maupun kelompok tertentu. 

Media tidak boleh mengorbankan konteks demi mengejar klik dan jumlah pembaca. Lebih jauh, pemberitaan juga dapat membentuk representasi sosial. Cara media menggambarkan perempuan, masyarakat miskin, kelompok minoritas, anak muda sampai masyarakat di daerah akan ikut memengaruhi bagaimana kelompok tersebut dipahami oleh publik.

Apabila media terus menerus menampilkan kelompok tertentu melalui stereotip, bukan tidak mungkin stereotip itu semakin dianggap sebagai sesuatu yang normal. Padahal, realitas sosial jauh lebih luas daripada apa yang ditampilkan di layar. 

Membaca Pesan di Balik Gambar dan Narasi

Di era ketika foto, video, emoji, warna dan desain grafis menjadi bagian dari komunikasi sehari-hari, masyarakat juga perlu memahami bahwa pesan tidak selalu disampaikan melalui kalimat. 

Sebuah foto bencana yang hanya memperlihatkan bangunan runtuh dapat menghadirkan kesan kehancuran dan penderitaan. Sementara foto tim penyelamat yang mengevakuasi korban dapat menonjolkan solidaritas dan kepedulian kemanusiaan. 

Keduanya, mungkin diambil di lokasi dan waktu yang sama. Namun, pesan yang ditangkap publik dapat berbeda. Dalam kajian semiotika, tanda dan simbol memiliki makna yang tidak selalu berhenti pada apa yang terlihat. Warna, komposisi gambar, ekspresi, hingga pilihan simbol dapat membangun asosiasi tertentu dalam pikiran masyarakat.

Maka dari itu, masyarakat perlu membiasakan diri bertanya; Mengapa gambar ini dipilih?; Mengapa judulnya menggunakan kata-kata tertentu?; Mengapa satu pihak lebih banyak ditampilkan dibandingkan pihak lain?

Pertanyaan sederhana tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran kritis. Bahkan, masyarakat perlu melangkah lebih jauh dengan memahami siapa yang memiliki kepentingan di balik sebuah narasi.

Apakah informasi tersebut, benar-benar bertujuan memberikan pengetahuan atau justru sedang mengarahkan perhatian publik untuk kepentingan tertentu?

Analisis wacana kritis mengajarkan bahwa bahasa juga berkaitan dengan kekuasaan. Melalui pilihan kata dan konstruksi pesan, suatu pihak dapat memperoleh ruang untuk berbicara, sementara pihak lain justru kehilangan kesempatan untuk didengar. Dalam konteks ini, kemampuan membaca media menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan demokrasi.

Jangan menjadi Konsumen Informasi yang Pasif

Perguruan tinggi, khususnya program studi komunikasi dan jurnalistik, memiliki tanggungjawab untuk menyiapkan generasi yang tidak hanya mampu memproduksi konten, tapi juga memahami bagaimana informasi bekerja dalam kehidupan masyarakat.

Mahasiswa tidak cukup hanya menguasai teori komunikasi sebagai bahan ujian. Teori harus menjadi perangkat untuk membaca realitas.

Teori difusi inovasi dapat digunakan untuk memahami bagaimana teknologi dan gagasan baru diterima masyarakat. 

Teori framing membantu membongkar bagaimana media mengonstruksi sebuah peristiwa. Kajian representasi mengungkap bagaimana identitas dan budaya dibentuk melalui media, sedangkan semiotika membantu membaca makna di balik tanda dan simbol.

Sementara itu, analisis wacana kritis dapat digunakan untuk mengungkap hubungan antara bahasa, kepentingan dan kekuasaan.

Seluruh pendekatan tersebut menunjukkan bahwa fenomena digital bukan sekadar bahan perbincangan, melainkan juga ruang penelitian yang luas. Satu tren di tiktok, dapat dikaji dari berbagai perspektif. Kampanye pengurangan sampah plastik dapat diteliti dari sisi penyebaran inovasi, pembingkaian tanggungjawab lingkungan, representasi generasi muda, sampai simbol-simbol yang digunakan untuk membangun kesadaran ekologis. 

Artinya, tidak ada alasan bagi generasi muda untuk berhenti pada aktivitas menggulir layar dan memberikan tanda suka. Mereka harus berani bertanya, menguji informasi, mencari sumber perbandingan dan menyusun kesimpulan berdasarkan fakta.

Tentau saja, tanggungjawab ini tidak hanya berada di pundak mahasiswa. Pemerintah, institusi pendidikan, perusahaan platform digital san pengurusan pers memiliki informasi yang sehat. 

Platform digital perlu memperhatikan dampak distribusi konten terhadap masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat pendidikan literasi digital tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi. Perguruan tinggi harus membangun tradisi berpikir kritis, sementara perusahaan pers wajib menjaga independensi, akurasi dan keberimbangan pemberitaan. 

Pada akhirnya, masyarakat tidak boleh menyerahkan seluruh penilaiannya kepada algoritma. Algoritma dapat merekomendasikan apa yang kita tonton, tetapi tidak boleh menentukan apa yang harus kita percayai. 

Banyaknya informasi yang kita konsumsi juga tidak otomatis membuat kita semakin berpengetahuan. Karena, di tengah banjir informasi, persoalan terbesar bukan lagi kesulitan menemukan berita, melainkan kemampuan membedakan fakta dari manipulasi, pengetahuan dari opini, sampai kepada kepentingan dari sebuah kebenaran.

Kita tidak sedang membutuhkan masyarakat yang semakin mahir menggulir layar, tapi masyarakat yang semakin cerdas membaca realitas. Jangan sampai teknologi berkembang begitu cepat, sementara kemampuan berpikir kritis manusia justru tertinggal. 

Yang perlu kita pahami adalah, ketika manusia berhenti bertanya, algoritma akan semakin leluasa menentukan apa yang dilihatnya. Dan ketika masyarakat berhenti berpikir kritis, kebenaran berisiko kalah dengan narasi yang paling keras dan paling viral. (*)

Penulis merupakan mahasiswa S2 Ilmu Komunikasi UMSU