Penerimaan CPNS Pemprov Sumsel 2026 Batal, Usulan Formasi Dialihkan ke Tahun 2027

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memastikan tidak membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2026 akibat usulan formasi yang disampaikan belum mendapat persetujuan pusat.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Edward Candra membeberkan alasan tidak dilaksanakannya rekrutmen pegawai baru pada tahun ini.

“Tahun ini kita tidak melakukan penerimaan CPNS,” ujarnya, Selasa (10/11/2026).

Edward mengaku telah menyampaikan usulan kebutuhan formasi ke pemerintah pusat, namun belum memperoleh izin penetapan.

Pemerintah Provinsi Sumsel berencana menyampaikan kembali usulan rekrutmen aparatur sipil negara tersebut pada periode berikutnya.

“Sebenarnya kita sudah mengajukan, tetapi formasi yang kita ajukan belum diterima. Kemungkinan tahun 2027 yang akan datang kita baru menerima CPNS,” ungkapnya.

Selain CPNS, Edward turut memaparkan perkembangan terkini mengenai mekanisme bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Saat ini proses usulan perpanjangan kontrak masih berjalan, baik untuk kategori PPPK penuh waktu maupun paruh waktu. Pemerintah daerah masih menunggu keputusan resmi dan petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Ia menegaskan perpanjangan masa kerja pegawai tidak berlangsung secara otomatis bagi seluruh personel. Evaluasi kinerja, serta kepatuhan pada aturan yang berlaku menjadi penentu utama perpanjangan kontrak kerja.

“Tidak seluruhnya memang. Karena kan ada yang mengundurkan diri, ada yang tidak disiplin sehingga perlu dievaluasi,” tegasnya.

Pegawai yang menunjukkan rekam jejak dan hasil evaluasi kerja memuaskan dipastikan kembali mengantongi perpanjangan masa kerja.

“Namun, mereka yang dievaluasi dengan hasil baik kita perpanjang,” lanjutnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel Ismail Fahmi menyebut total PPPK paruh waktu tercatat sebanyak 5.990 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.892 orang diusulkan untuk memperoleh perpanjangan masa kerja.

Kemudian, sebanyak 98 pegawai dipastikan tidak masuk dalam daftar usulan perpanjangan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

“Sedangkan 98 orang tidak diperpanjang oleh OPD dengan alasan mengundurkan diri, BUP (batas usia pensiun), dan meninggal dunia,” pungkasnya.

(Tia/Nusantaraterkini.co)