Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mengusulkan agar program Mudik Motor Gratis (Motis) dihentikan. Anggarannya dialihkan untuk menambah kuota bus serta kereta api gratis saat Lebaran.
Menurut Djoko, sejak diluncurkan pada 2014, program Motis yang digagas Kementerian Perhubungan dinilai tidak signifikan. Penyerapan program tersebut disebut kurang dari 1 persen dari total pemudik sepeda motor, sehingga tidak efektif mengurangi kepadatan kendaraan roda dua di jalan raya.
Baca Juga : 62 Persen Bus Pariwisata Langgar Aturan, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Jelang Mudik Lebaran
Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan terkait pergerakan masyarakat Lebaran 2026, mobil pribadi menjadi moda favorit dengan 76,24 juta pengguna atau 52,98 persen. Sementara sepeda motor berada di posisi kedua dengan 24,08 juta pengguna atau 16,74 persen.
Data Korlantas Polri per 17 Februari 2026 mencatat jumlah sepeda motor di Indonesia mencapai 146,3 juta unit atau sekitar 84 persen dari total kendaraan bermotor nasional. Kondisi ini menunjukkan hampir setiap rumah tangga memiliki sepeda motor.
Djoko menilai tingginya angka penggunaan sepeda motor saat mudik tidak lepas dari kemudahan kepemilikan sejak 2005 melalui sistem angsuran ringan. Produksi motor pun melonjak dari 3 juta menjadi 8 juta unit per tahun, namun berbanding lurus dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas.
Baca Juga : Presiden Diajurkan Turun Tangan Atasi Akar Soal Kecelakaan Truk Barang di Indonesia
"Sepeda motor sejatinya tidak dirancang untuk perjalanan jarak jauh. Risiko kecelakaan meningkat, terlebih jika membawa muatan berlebih atau berboncengan lebih dari satu orang," kata Djoko Setijowarno, Senin (23/2/2026).
Sebagai alternatif, Djoko mengusulkan optimalisasi mudik gratis berbasis bus dan kereta api, termasuk memperbanyak kuota serta mempermudah proses pendaftaran. Anggaran Motis, menurutnya, lebih tepat dialihkan untuk memperluas kapasitas dua moda tersebut. Untuk rute Jawa, ia menilai akses dari stasiun atau terminal menuju tujuan akhir relatif mudah karena tersedia banyak moda lanjutan maupun jemputan keluarga.
Sementara untuk wilayah Lampung, Djoko menyoroti perlunya penyediaan layanan mudik gratis dari Bakauheni menuju seluruh ibu kota kabupaten/kota. Selain itu, bus gratis dari Jabodetabek ke berbagai daerah di Lampung perlu diperbanyak guna menjangkau seluruh kabupaten/kota.
Ia juga mendorong pemanfaatan kapal laut menuju Semarang atau Surabaya sebagai opsi alternatif. Dengan moda ini, pemudik dapat menghemat hingga tujuh jam perjalanan dan hanya melanjutkan perjalanan singkat dengan kendaraan darat menuju tujuan akhir.
Soroti Keselamatan Anak
Djoko turut menekankan risiko tinggi membawa anak saat mudik menggunakan sepeda motor. Selain rawan kecelakaan, anak-anak berisiko mengalami hipotermia, kelelahan, stres, hingga gangguan kesehatan akibat paparan angin dan polusi dalam perjalanan panjang.
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan pelarangan anak-anak ikut mudik menggunakan sepeda motor demi keselamatan. Namun, kebijakan tersebut harus diimbangi dengan perluasan akses transportasi publik yang aman dan terjangkau.
Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan keselamatan, termasuk ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan terkait batasan muatan pada sepeda motor.
“Hentikan program motor gratis (Motis), karena akan lebih efektif dengan menambah kuota bus dan kereta api gratis,” tegas Djoko.
Menurutnya, momentum Lebaran menjadi pengingat pentingnya sistem transportasi umum yang terintegrasi dari depan pintu rumah hingga kampung halaman, sehingga masyarakat memiliki alternatif perjalanan yang lebih aman, nyaman, dan manusiawi.
(LS/Nusantaraterkini.co)
