Tangani Isu Ketenagakerjaan PT Indonesia Epson Industry, Kemnaker Turun Tangan Jadi Mediator

Nusantaraterkini.co, JAKARTA– Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil langkah proaktif dalam menjembatani aspirasi pekerja dan manajemen PT Indonesia Epson Industry. Melalui pendekatan dialog sosial yang konstruktif, Kemnaker hadir sebagai mediator netral guna memastikan penyelesaian isu ketenagakerjaan berjalan kondusif serta berkeadilan.

Langkah ini menegaskan peran strategis pemerintah dalam menjaga titik temu antara perlindungan hak-hak buruh dan keberlanjutan iklim investasi nasional.

"Dialog sosial adalah kunci utama dalam mengurai setiap dinamika hubungan industrial. Pemerintah hadir untuk memfasilitasi ruang diskusi yang konstruktif dan sejuk agar hak-hak normatif para pekerja tetap terlindungi secara adil," tegas Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, saat berdialog dengan perwakilan buruh di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

​Dalam siaran pers Kemenaker, Rabu (22/7/2026), disebutkan, proses mediasi diawali saat Kemnaker menerima audiensi dari Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (F-SPGI) PT Indonesia Epson Industry. 

Dalam pertemuan tersebut, serikat pekerja menyampaikan beberapa poin penting, antara lain, evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dinamika internal serta tata kelola organisasi serikat pekerja, penerapan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan kejelasan prosedur serta jadwal pencatatan serikat pekerja.

​Guna mendengar perspektif berimbang, Kemnaker langsung memfasilitasi pertemuan konfrontir antara perwakilan pekerja dan jajaran manajemen PT Indonesia Epson Industry.

​Dari sisi perusahaan, manajemen menerangkan berbagai penyesuaian dan kebijakan yang diambil mengacu pada hasil evaluasi kinerja bisnis (business review). Selain itu, perusahaan menekankan pentingnya menjaga prinsip netralitas dalam tata kelola serikat demi menjaga iklim kerja yang kondusif.

​Komitmen Pembinaan dan Solusi Adil

​Melalui forum dialog itu, Kemnaker memfokuskan program pembinaan pada penegakan aturan ketenagakerjaan, peningkatan mutu komunikasi dua arah, serta penciptaan hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan.

Wamenaker Afriansyah Noor berharap pola komunikasi terbuka seperti ini dapat terus dipertahankan agar setiap dinamika dapat diselesaikan secara musyawarah tanpa mengganggu operasional perusahaan maupun merugikan pekerja.

"Dengan komunikasi yang terbuka dan saling menghargai, penyelesaian setiap persoalan diharapkan dapat ditempuh melalui solusi yang adil bagi semua pihak sekaligus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan," pungkas Afriansyah.

(Emn/Nusantaraterkini.co)