Fraksi PAN MPR Minta Gibran Mundur Sukarela

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di MPR RI meminta adanya tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Permintaan tegas tersebut menyusul putusan kasasi MA yang membatalkan keabsahan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran pada Pemilu Presiden 2024 lalu.

​Sebelumnya, majelis hakim MA mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum dan menyatakan dokumen penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah secara hukum. Ketua Fraksi PAN MPR RI Syarifuddin Sudding menegaskan putusan lembaga peradilan tertinggi itu bersifat eksekutorial, sehingga wajib dijalankan.

​Menurut Sudding, pembatalan syarat pencalonan tersebut berdampak langsung terhadap status konstitusional Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia. Ia menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan formal untuk menduduki jabatan wakil presiden pascadibatalkannya dokumen tersebut.

​“Saya kira dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Agung," kata Sudding seperti dilansir RMOL, Senin (9/11/2026).

"Kalau yang bersangkutan (Gibran) tidak mundur dengan putusan Mahkamah Agung itu, harus ada dieksekusi lewat jalur politik," sambungnya.

​Anggota Komisi III DPR RI ini menyarankan agar Gibran bersedia meletakkan jabatannya secara sukarela demi menghormati putusan peradilan. Langkah pengunduran diri tersebut dinilai penting karena Gibran dianggap sudah kehilangan legitimasi di mata hukum maupun publik.

​“Sebaiknya yang bersangkutan mundur. Kan sudah tidak memiliki legitimasi, baik secara yuridis karena persyaratan formal tidak terpenuhi sebagai wakil presiden. Saya kira juga secara moral, masyarakat ini persoalan trust, karena ini jabatan publik," jelas dia.

​Selain menyoroti persoalan kepercayaan masyarakat terhadap jabatan publik, Sudding mengingatkan adanya mekanisme parlemen apabila imbauan pengunduran diri tersebut tidak diindahkan. Ia menyebut DPR RI memiliki kewenangan untuk menggunakan hak konstitusionalnya dalam menyikapi status jabatan wakil presiden.

​Penggunaan jalur politik di parlemen tersebut merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Melalui landasan konstitusi itu, parlemen dapat menindaklanjuti putusan MA secara resmi sesuai prosedur ketatanegaraan yang berlaku.

​“Kalau tidak mundur, DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengambil sikap hak menyatakan pendapat (HMP) dengan dasar Putusan Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial," tandasnya.

(Emn/Nusantaraterkini.co)