Pemko dan DPRD Medan Sepakati 10 Ranperda Tahun 2027

Nusantaraterkini.co, ​MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menyepakati penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Kesepakatan tersebut memuat sepuluh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang menjadi prioritas pembahasan regulasi di Kota Medan pada tahun mendatang.

​Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan langsung oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan unsur pimpinan DPRD Kota Medan. Prosesi penandatanganan berlangsung dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (9/11/2026).

​Pimpinan dewan yang menandatangani berkas kesepakatan adalah Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen bersama Wakil Ketua Hj Sri Rezeki dan Zulkarnaen. Agenda penting ini turut disaksikan oleh Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap serta Penjabat Sekretaris Daerah Erfin Fahrurrazi.

​Sejumlah anggota DPRD Kota Medan dan pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan juga hadir mengikuti jalannya rapat. Kehadiran jajaran eksekutif dan legislatif tersebut menandai dimulainya tahapan perencanaan produk hukum daerah untuk tahun anggaran berikutnya.

​Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen sesuai agenda yang telah dijadwalkan. Sidang diawali dengan penyampaian laporan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan.

​Laporan resmi Bapemperda tersebut dibacakan langsung di hadapan peserta sidang oleh ketuanya, Afif Abdillah. Ia merinci komposisi sepuluh Ranperda yang telah disetujui untuk masuk dalam daftar Propemperda Kota Medan Tahun 2027.

​"Sepuluh draf aturan tersebut terbagi ke dalam tiga kategori pengusul yang berbeda. Rinciannya meliputi tiga Ranperda Kumulatif Terbuka dan tiga Ranperda yang merupakan usulan resmi dari Pemerintah Kota Medan," ujarnya.

​Sementara itu, empat Ranperda lainnya merupakan usulan inisiatif langsung dari para anggota DPRD Kota Medan. Seluruh usulan ini telah melalui tahapan harmonisasi awal sebelum dibawa ke tingkat rapat paripurna untuk disahkan bersama.

​"Regulasi tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kota Medan," lanjutnya.

​Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas turut menyampaikan sambutan resmi usai penandatanganan kesepakatan bersama tersebut. Ia menegaskan bahwa penyusunan program pembentukan peraturan daerah memiliki peran krusial dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

​Menurut Rico, setiap pembentukan peraturan daerah wajib dilakukan melalui metode yang baku dan pasti. Prosesnya juga harus mengikuti tata cara yang tertib dan sistematis sejak tahap perencanaan hingga pengesahan akhir.

​Ia berharap seluruh Ranperda yang telah masuk dalam daftar Propemperda 2027 dapat dibahas secara optimal oleh kedua belah pihak. Pembahasan tersebut ditekankan harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

​“Semoga Propemperda Tahun 2027 yang telah ditetapkan dapat dibahas dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat membentuk atau melahirkan suatu peraturan daerah yang baik, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai kepastian hukum serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan memberi manfaat bagi kita semua,” jelas Rico Waas.

​

(Emn/Nusantaraterkini.co)