Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pengamat isu geopolitik Timur Tengah, Smith Alhadar mengatakan, rencana Prabowo dikhawatirkan memantik protes, tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dunia internasional.
Menurut Smith, gagasan menampung warga Gaza di tengah kondisi Indonesia yang juga sedang tidak baik-baik saja bisa memicu demonstrasi besar-besaran.
Baca Juga: GREAT Institute: Prabowo Berpeluang Jadi Pemimpin Baru Dunia
Hal ini disampaikan Smith Alhadar merespons niat baik Presiden Prabowo yang bakal mengevakuasi sekitar 1.000-an korban konflik di Gaza untuk dirawat di Indonesia.
“Ini justru mengancam pemerintahannya. Bisa terjadi demo besar-besaran. Ia akan melakukan suatu blunder di tengah keresahan masyarakat,” ucap Smith, Selasa (15/4/2025).
Selain itu, Smith juga menilai dengan rencana ini Prabowo berpotensi melanggar konstitusi Indonesia. Selama ini, Indonesia menentang segala bentuk penjajahan, termasuk yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Sedangkan rencana relokasi ini justru berpotensi mendukung Israel melakukan penjajahan.
"Kita itu punya konstitusi yang secara jelas mengamanatkan bahwa penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan dan kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Sekarang, mana konstitusi yang kita pegang dari dulu?" kata Smith.
Hal senada juga dituturkan Pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam Hasibullah Satrawi menyampaikan apreiasinya atas Dari satu sisi, gagasan tersebut bisa dianggap sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan.
Namun ia menekankan, langkah ini tidak bisa hanya didasari niat baik semata. Butuh kajian strategis dan pemahaman menyeluruh atas situasi geopolitik Gaza saat ini.
“Kita harus waspada agar tidak menjadi bagian dari upaya relokasi paksa yang dikehendaki Israel dan sekutunya,” kata Hasibullah,.
Ia pun mengingatkan, sejak 18 Maret 2025 Israel menolak melanjutkan gencatan senjata. Sebaliknya, mereka malah intensif menggempur Gaza. Akibatnya, lebih dari 50.000 warga Palestina meninggal dan 115.000 lebih lainnya terluka. Di antara mereka adalah anak-anak. Evakuasi tanpa syarat yang jelas, kata Hasibullah, hanya akan memperkuat misi penjajahan Israel di wilayah Gaza.
“Tanpa komitmen gencatan senjata dan kemerdekaan Palestina yang nyata, evakuasi ini bisa jadi karpet merah bagi musuh-musuh Palestina untuk mengosongkan wilayah Gaza,” tegasnya.
Minta Penjelasan Kemlu
Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, DPR ingin mendapat penjelasan secara langsung mengenai wacana tersebut.
"Sampai saat ini kan belum ada penjelasan lanjut, apakah ini mengevakuasi atau merelokasi. Jadi kami dari DPR tentu saja menginginkan ada penjelasan lebih langsung, lebih jelas," ujar Puan.
Menurut Puan, Menteri Luar Negeri Sugiono dapat menjelaskan rencana Presiden Prabowo tersebut dalam rapat kerja bersama DPR, khususnya kepada Komisi I yang menjadi mitra Kemenlu.
"Tentu saja dari Kementerian Luar Negeri apa yang akan dilakukan, bagaimana rencananya, dan lain-lain sebagainya," kata legislator PDIP itu.
Apalagi, kata Puan, rencana itu juga masih belum jelas apakah untuk mengevakuasi atau merelokasi masyarakat Palestina. Untuk itu, ia menilai, perlu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah guna menindaklanjuti wacana tersebut.
"Karena untuk melakukan apakah itu mengevakuasi, apakah merelokasi, tentu saja dibutuhkan tindak lanjut yang lebih dalam, untuk di lapangannya dalam pelaksanaan tersebut," kata Puan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberi penjelasan terkait rencana mengevakuasi 1.000 korban luka di Gaza, Palestina. Ia mengatakan, Indonesia ingin berbuat sesuatu dalam membantu rakyat Palestina yang mengalami penderitaan dahsyat.
"Ya itu kan tawaran kita untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan yang penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat ya, kita ingin berbuat sesuatu," kata Prabowo.
Baca Juga: Presiden Prabowo Dikawal Pesawat Tempur Saat ke Yordania
Saat ditanya apakah itu artinya Indonesia akan merelokasi korban luka ini, Prabowo membantah.
"Oh tidak, tidak, (ini) untuk membantu," ucapnya.
(cw1/nusantaraterkini.co)
