Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah kekuatan pertahanan utama yang menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Keberadaan TNI tidak terlepas dari sejarah panjang perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan.
Baca Juga : Perayaan Natal Mengulas Makna, Sejarah, dan Tradisi yang Dirayakan Umat Kristiani
Perjalanan pembentukan TNI melibatkan berbagai perubahan organisasi militer yang dimulai sejak masa pendudukan Jepang hingga era kemerdekaan.
Baca Juga : Pakar: Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto akan Merusak Sejarah Indonesia
Berikut adalah penelusuran sejarah pembentukan TNI yang mencakup latar belakang, fase-fase penting, dan transformasi yang mengukuhkan TNI sebagai kekuatan pertahanan negara.
Latar Belakang: Masa Pendudukan Jepang dan Cikal Bakal Militer Indonesia
Baca Juga : TNI Dukung Percepatan Pemulihan Pascabencana di Sumbar, Sumut dan Aceh
Ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada Maret 1942, Indonesia memasuki masa pendudukan Jepang. Pada masa ini, Jepang menyadari pentingnya dukungan rakyat Indonesia untuk memperkuat pertahanannya di Asia Tenggara. Oleh karena itu, pada 1943, Jepang mendirikan organisasi militer Pembela Tanah Air (PETA). PETA dibentuk untuk melatih para pemuda Indonesia dalam keterampilan militer, meskipun tujuan utamanya adalah untuk memperkuat pertahanan Jepang dari serangan Sekutu.
Baca Juga : Seluruh Korban Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan
Namun, keberadaan PETA justru memunculkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia. Mereka tidak hanya mendapatkan pelatihan militer, tetapi juga pengalaman memimpin pasukan, strategi perang, dan organisasi militer. Hal ini menjadi cikal bakal bagi terbentuknya kekuatan militer nasional ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, bekas anggota PETA menjadi salah satu komponen utama yang mendorong pembentukan kekuatan militer nasional.
Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada Masa Awal Kemerdekaan
Baca Juga : Simbol Perjuangan Buruh, Marsinah Diberi Gelar Pahlawan Nasional
Setelah proklamasi kemerdekaan, situasi keamanan di Indonesia masih belum stabil. Banyak kelompok-kelompok bersenjata yang terbentuk secara spontan untuk menjaga keamanan di wilayah mereka masing-masing. Menanggapi hal ini, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dipimpin oleh Soekarno dan Mohammad Hatta membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada 22 Agustus 1945. Pembentukan BKR bertujuan untuk menciptakan organisasi keamanan yang dapat menjaga ketertiban di masyarakat serta melindungi negara yang baru berdiri.
Baca Juga : Ramadan di Lebanon Tanpa Listrik: Warga Tempuh 15 Km untuk Dapat Makanan
BKR tidak langsung difungsikan sebagai tentara nasional, melainkan lebih sebagai organisasi semiprofesional yang mengoordinasikan para pejuang dan laskar bersenjata. Keanggotaan BKR terdiri atas bekas anggota PETA, Heiho (mantan tentara bentukan Jepang), laskar-laskar rakyat, dan pemuda-pemuda Indonesia yang ingin terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sebagai Awal Tentara Nasional Indonesia
Menyadari bahwa BKR belum dapat berfungsi sebagai kekuatan militer resmi, pada 5 Oktober 1945, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat Pemerintah yang menetapkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). TKR adalah reorganisasi dari BKR menjadi angkatan bersenjata yang lebih terstruktur dan profesional.
Pembentukan TKR dipandang penting untuk menghadapi ancaman militer dari luar dan dalam negeri, terutama karena Belanda yang berusaha kembali menguasai Indonesia melalui operasi militer dan diplomasi internasional.
Urip Sumohardjo ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TKR, sedangkan Jenderal Sudirman, seorang pemimpin militer yang berpengaruh, diangkat menjadi Panglima Besar TKR. Pemilihan Jenderal Sudirman mencerminkan semangat juang dan pengaruhnya di kalangan tentara dan rakyat. Di bawah kepemimpinan Sudirman, TKR berhasil menunjukkan eksistensinya sebagai kekuatan militer yang terorganisir, salah satunya dengan memenangkan pertempuran melawan pasukan Sekutu di Ambarawa pada Desember 1945.
Dari Tentara Republik Indonesia (TRI) hingga Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Seiring perkembangan situasi politik dan militer, pada 26 Januari 1946, pemerintah memutuskan untuk mengganti nama TKR menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Pergantian ini dilakukan untuk mengonsolidasikan struktur dan komando militer yang lebih jelas. Namun, keberadaan TRI sebagai satu-satunya angkatan bersenjata resmi masih dihadapkan pada tantangan keberadaan laskar-laskar rakyat yang beroperasi secara independen.
Pada 3 Juni 1947, pemerintah melakukan penyatuan TRI dengan laskar-laskar perjuangan melalui Keputusan Presiden No. 66/1947, yang menetapkan perubahan nama TRI menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Penyatuan ini bertujuan untuk mengatasi dualisme kekuatan bersenjata yang berpotensi menimbulkan konflik internal. Dengan terbentuknya TNI, semua kekuatan bersenjata di Indonesia berada di bawah satu komando, menjadikan TNI sebagai institusi militer tunggal yang bertanggung jawab atas pertahanan negara.
Peran TNI dalam Mempertahankan Kemerdekaan dan Menghadapi Ancaman
Sejak pembentukannya, TNI terlibat dalam berbagai pertempuran dan operasi militer untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda dan Sekutu, seperti Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945, Agresi Militer Belanda I pada Juli 1947, dan Agresi Militer Belanda II pada Desember 1948. Selain menghadapi ancaman dari luar, TNI juga berperan dalam menumpas berbagai pemberontakan di dalam negeri, seperti pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), hingga pemberontakan PKI di Madiun pada 1948.
Keberhasilan TNI dalam menumpas pemberontakan dan menjaga stabilitas nasional menunjukkan pentingnya peran TNI sebagai kekuatan utama pertahanan negara. Dalam perkembangannya, peran TNI tidak hanya terbatas pada operasi militer, tetapi juga mencakup kegiatan nonmiliter seperti membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, dan misi perdamaian internasional di bawah payung PBB.
TNI di Era Reformasi dan Masa Kini
Memasuki era reformasi pada akhir 1990-an, TNI mengalami berbagai perubahan signifikan, terutama dalam pemisahan peran militer dari politik. Kebijakan Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang pernah diterapkan pada masa Orde Baru—di mana militer memiliki peran ganda dalam bidang pertahanan dan politik—dihapus. TNI difokuskan kembali pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara.
Kini, TNI terdiri atas tiga matra utama, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Masing-masing matra memiliki peran khusus yang saling melengkapi dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah Indonesia, baik di darat, laut, maupun udara. Dengan profesionalisme yang terus ditingkatkan dan didukung oleh teknologi serta strategi pertahanan modern, TNI tetap menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas dan keutuhan NKRI.
Kesimpulan: Pilar Pertahanan Negara yang Berakar dari Sejarah Perjuangan
Sejarah terbentuknya TNI mencerminkan dinamika perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Dari masa pendudukan Jepang hingga era kemerdekaan, TNI lahir dan berkembang melalui berbagai perubahan organisasi, pertempuran, serta tantangan internal dan eksternal. Kini, TNI tidak hanya berperan sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga menjadi simbol kesatuan dan persatuan bangsa yang berakar kuat pada sejarah perjuangan dan pengorbanan para pendahulu.
Penulis: Junaidin Zai, wartawan Nusantaraterkini.co
